Pembentukan KPP-HAM Priok Tersendat (Semanggi 8-14 Maret 2000)

by Nuwiya Amal

Sejak anggota Komnas HAM Benjamin Mangkudilaga menolak menjadi Ketua KPP-HAM kasus Priok, KPP-HAM ini belum terbentuk dan ketuanya belum diketahui. Apakah ini hambatan teknis belaka atau ada kendala yang substantif?

Berbagai kelompok masyarakat mendesak Komnas HAM agar membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, antara lain kasus Semanggi I dan Semanggi II, tragedi 27 Juli 1997, Kerusuhan Mei 1998 dan kasus kasus Tanjungpriok.

Baru dalam rapat pleno Komnas HAM Selasa pekan lalu,  KPP-HAM kasus Priok disepakati untuk segera dibentuk. Waktu itu Benjamin Mangkudilaga ditunjuk sebagai ketua tim tetapi yang bersangkutan kemudian menolaknya. Sumber-sumber Komnas HAMsendiri mengaku bahwa soal penentuan ketua dan pembentukan tim KPP-HAM Priok hanya masalah teknis. Tetapi sempat terungkap pula bahwa hampir semua anggota Komnas HAM enggan menjadi ketua tim dengan beban kerja maha berat itu. Sedangkan banyak pihak bertanya-tanya, adakah hambatan yang bersifat substantif?

Ketua Komnas HAM Djoko Sugianto Senin pekan ini mengakui bahwa tim KPP-HAM kasus Priok yang akan terdiri dari 7 anggota belum terbentuk. Ketuanya pun belum ditunjuk. Tetapi Djoko tidak melihat hambatan berarti bagi pembentukan tim tersebut.

Medan Berat

Beratnya medan garapan KPP-HAM kasus Priok sudah dialami Komnas HAM ketika melakukan penyelidikan kasus tersebut pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Menurut Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan, surat undangan untuk mantan Pa-ngab Benny Moerdani sama sekali tidak dijawab. Sedangkan mantan Pangdam Jaya Try Soetrisno dan mantan Dandim Jakarta Utara Butar-Butar sama sekali tidak memberi keterangan. Akibat tidak adanya kerja sama dari pihak militer, rekomendasi Komnas HAM kemudian menjadi minim. Pada bagian kedua rekomendasi itu, menyangkut pokok hasil temuan, Komnas HAM antara lain mengundang pejabat aparat keamanan seperti lain mantan Pangdam Jaya dan mantan Dandim Jakarta Utara untuk memper-oleh data guna dicocokkan dengan data (informasi) yang diperoleh dari masyarakat.

“Sampai saat ini mereka (aparat keamanan, red) belum memenuhi permintaan Komnas HAM,karena yang bersangkutan berpen-dapat bahwa yang layak memberi keterang adalah pimpinan ABRI,” demikian antara 1: Pernyataan Komnas HAM tentang Peristi – Tanjung Priok 1984. Oleh karenaitu, yang disampaikan masyarakat (versi pemerintah) dijejerkan saja dengan data pamerintah. “Mengenai data korban mati, hilang dan cacat, Komnas HAM tidak bisa mengadakan cross check, sebab pemerintah dalam hal ini belum memberikan data untuk itu sesuai dengan permintaan Komnas HAM melalui surat tertanggal 7 Januari 1999 yang disusul dengan surat tanggal 27 Januari 1999,” lanjut pernyataan itu.

Akibatnya pula, butir-butir Fekoroendlasi Komnas HAM tanpa menyebut nama-nama pihak yang mesti bertanggungjawab juga institusi militer. Tetapi dengan UU HAM yang baru, KPP-HAM kasusPriok, seperti halnya KPP-HAM Timor Timur diperkuat dengan kuasa memanggil secara paksa. Hanya repotnya pula, mantan Pangab Benny Moerdani, seperti diberitakan kan media massa awal petan ini, masuk rumah sakit. Tugas KPP-HAM Priok itu kian berat saja.

You may also like

Leave a Comment