Malam Refleksi Gerakan Demokrasi dan HAM di Indonesia 2045 dan Peluncuran Buku “Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan”

by hambali

Malam refleksi ini merupakan puncak rangkaian kegiatan peringatan 10 tahun kepergian Asmara Nababan yang diharapkan dapat menempatkan aktivisme, visi, dan pemikirannya terutama dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi pada konteks Indonesia di tahun 2020 dan di masa depan. Para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh lintas generasi dalam membela demokrasi dan hak asasi manusia akan berdiskusi guna menerka-bayangkan (imagining) bangsa Indonesia di masa depan; setidaknya pada 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Selain itu, dalam acara ini buku yang ditulis oleh rekan-rekan Bang As tentang pemikiran dan isu-isu yang ia perjuangkan semasa hidupnya, Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan, akan diluncurkan. Pengumuman pemenang Kompetisi VLOG tentang Pemajuan & Penegakan HAM bagi Milenial & Gen Z juga akan dilakukan dalam acara ini.

Waktu dan Tempat Acara

Hari dan Tanggal :

Selasa, 8 Desember 2020

Tempat :

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86360325782?pwd=a1Y5czRCbnFiRzdjZWpCNWh4TTFEdz09

Meeting ID: 863 6032 5782

Passcode: 305272

Acara juga dapat diikuti live di YouTube:  www.youtube.com/user/infidjakarta dan Facebookwww.facebook.com/infid

Susunan Acara

17.15 – 17.30

Registrasi – link webinar dibuka

17.30 – 17.40

Pengantar Panitia (Antonio Pradjasto Hardojo- mantan Direktur Eksekutif Demos)

17.40 – 17.45

Sambutan dari pihak keluarga Asmara Nababan (Magdalena Sitorus – Istri Almarhum, mantan Komisioner Komnas Perempuan)

17.45 – 17.55

Moderator (Yosep Stanley Adi Prasetyo- mantan Wakil Ketua Komnas HAM) membuka acara diskusi menjelaskan proses pembuatan buku Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan, tema-tema yang muncul, serta mengenalkan secara singkat narasumber yang hadir dan topik yang akan dibahas dalam diskusi refleksi ini.

17.55 – 19.10

Acara diskusi refleksi tentang Gerakan Demokrasi dan HAM di Indonesia 2045 dipandu Moderator, seputar topik yang dipersiapkan para narasumber dan penanggap sebagai pedoman arah diskusi:

Narasumber 1 Pdt. Gomar Gultom, M.Th. (Ketua Umum PGI) “Tegangan-tegangan dalam Demokrasi dan  Bagaimana Memperdalam Demokrasi”

Narasumber 2 Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia), “Basis Sosial Gerakan Sosial”

Narasumber 3 Sarah Lery Mboeik (Aktivis HAM dan mantan anggota DPD RI untuk Provinsi NTT periode 2009-2014), “Ruang-ruang Politik Gerakan Hak Asasi Manusia”

Penanggap dari perwakilan pemimpin generasi muda gerakan HAM, akan menanggapi tentang keadaan demokrasi dan HAM di Indonesia saat ini dari perspektif generasi muda dan proyeksi trend ke depan- analisa tantangan dan kesempatan:

Penanggap 1 Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS)

Penanggap 2 Erasmus Napitupulu (Direktur Eksekutif ICJR)

Diskusi (Q & A)

19.10 19.30

Pengumuman pemenang VLOG oleh PGI

Pemutaran 6 Finalis Vlog tentang Pemajuan & Penegakan HAM bagi Milenial & Gen Z

Penjelasan singkat oleh Perwakilan Panelis Juri tentang Kriteria Penjurian dan Panelis Juri VLOG

Pengumuman ke 3 VLOG Pemenang Kompetisi

19.30 19.40

Peluncuran buku “Meniti Ombak Mewujudkan Kemanusiaan” secara resmi (Yosep Stanley Adi Prasetyo, Magdalena Sitorus, Antonio Pradjasto Hardojo)

Profil Pemberi Sambutan, Moderator, Pembicara dan Penanggap

Antonio Pradjasto adalah ahli hukum hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan gelar master dalam hukum HAM internasional dari University of Essex di Inggris. Saat ini ia menjadi koordinator pengembangan Indeks Kebebasan Pers yang dikelola oleh Dewan Pers Indonesia. Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri DEMOS serta pernah menjadbat menjadi Direktur Eksekutif organisasi ini,  dan juga anggota Kelompok Kerja Keadilan Transisional yang dibentuk oleh Komnas HAM. Antonio selama ini aktif dalam organisasi masyarakat sipil terutama yang bergerak dalam isu HAM dan demokrasi, baik dalam kegiatan-kegiatan riset, advokasi, dan pendidikan politik. Selain itu pengalaman lainnya juga meliputi penyusunan rencana strategis, multistakeholders engagement, pengembangan program serta pengembangan pelatihan. Ia juga pernah menjadi penulis maupun editor untuk berbagai publikasi nasional maupun internasional mengenai HAM dan demokrasi. 
  Sebagaimana dengan suaminya, Asmara Nababan, Magdalena Sitorus adalah seorang aktivis yang telah lama berkecimpung dalam bidang hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak. Sejak 1995 menjadi seorang konselor korban, dan juga pernah menjadi Direktur Solidaritas Aksi Koran Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP). Magdalena juga pernah menjabat sebagai Komisioner dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI) dan kemudian Komisioner Komnas Perempuan, suatu pelayanan yang ia selesaikan pada tahun 2019. Ia juga menggunakan pena dalam perjuangannya, membahas isu perempuan, anak, dan kesetaraan lewat buku-buku yang ditulisnya (baik semi autobiografi, fiksi, maupun biografi kisah hidup pihak-pihak lain) sembari mendorong perempuan-perempuan lain untuk juga tidak ragu mengekspresikan diri dan pemikirannya melalui tulisan. Beberapa buku yang telah ia tulis adalah Semua Ada Waktunya, Daun Putri Malu, Sepatu Emas Buat Inang, butKain Cinta Tanpa Batas, Lingkaran Masa, Menabur Bijak, Naskah Kesetiaan, Rancangan Abadi, Perempuan dan Perempuan, dan Pokoknya Ada Pelangi.
         Stanley (Yosep Adi Prasetyo) : arek Malang alumnus Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana (UKS) Salatiga, juga pernah belajar Ekonomi Studi Pembangunan. Selain pernah berkecimpung di dunia akademisi dan penelitian, lama berpengalaman di dunia jurnalistik sebagai wartawan, redaktur, pelatih wartawan, dan Ombudsman di beberapa media cetak, serta menjadi mediator.  Juga terlibat di beberapa organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Ia juga pernah bergabung dalam kelompok pakar yang menyusun naskah akademis RUU TNI pada tahun 2000 dan penyusunan naskah akademis dan RUU intelijen pada 2002 serta bergabung di kelompok kerja Reformasi Polri.  Pada 2007-2012 Yosep Adi Prasetyo terpilih menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan menjadi Wakil Ketua. Selepas dari Komnas HAM menjadi  Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Periode 2013-2016 dan kemudian menjadi Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019. Juga terlibat di beberapa organisasi, baik Ornop maupun organisasi profesi. Kini, selepas dari Dewan Pers, kini aktif membantu Tim Media Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),  dan menjadi pembicara di sejumlah acara.  
 Pdt, Gomar Gultom, lahir 8 Januari 1959 di Tarutung. Ia adalah pendeta HKBP yang saat ini bertugas sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja- Gereja Indonesia (PGI), banyak terlibat dalam kegiatan antar-iman dalam upaya mempertahankan kerukunan yang otentik di tengah kecenderungan berkembangnya intoleransi yang mengancam keberagaman Indonesia. Sejak bergabung dengan PGI pada 2005, banyak terlibat dalam advokasi HAM di aras nasional dan internasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak kelompok minoritas, masyarakat marginal dan pluralisme. Aktif di Indonesia Conference on Religious and Peace (ICRP) dan menjadi anggota Central Board dari Inter Religious Council Indonesia (IRC). Selain itu juga menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat DPP Peradi dan anggota Komisi Dewan Gereja-gereja se Dunia untuk Misi dan Pekabaran Injil (CWME-WCC).   
     Ir. Sarah Lery Mboeik (lahir di Baa, Lobalain, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur) adalah aktivis Hak Asasi Manusia di Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara terutama untuk hak-hak masyarakat adat dan penyerobotan tanah adat. Aktivitas Sarah diawali sejak mahasiswa pada tahun 1988. Ia bergabung dengan LSM Alfa Omega. Lalu antara 1995-1996 ia bergabung dengan WWF Nusa Tenggara dan proyek kerja sama Indonesia-Australia yang menangani daerah aliran sungai Noelbaki di Kupang. Lery juga membentuk Pusat Informasi Advokasi Rakyat (PIAR) pada 15 April 1996. Selain memimpin PIAR ia juga menjadi koordinator Jaringan Masyarakat Adat (Jagat) Timor.  Sarah Lery Mboeik menerima penghargaan Yap Thiem Hien pada 1999 atas kepeduliannya terhadap masyarakat marginal.  Sarah Lery Mboeik pernah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi NTT pada Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) 2009. Ketika menjabat sebagai Anggota DPD, Sarah juga terlibat sebagai Pengurus Kaukus Anti Korupsi DPD yang dideklarasikan pada 9 Desember 2009, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. 
             Henry Saragih lahir di Petumbukan, Deli Serdang, Sumatera Utara, 11 April 1964. Meraih gelar Sarjana (1988) dari Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Uni-versitas Sumatera Utara (FISIP-USU). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) periode 2014-2019 ini kerap menyelenggarakan berbagai forum tentang pembangunan alternatif, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta gerakan perlawanan rakyat. Pada 1992, bersama beberapa kawan membentuk Serikat Petani Sumatera Utara yang kemudian menjadi Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan kembali berubah menjadi Serikat Petani Indo-nesia (SPI) pada 1998 serta bergabung dengan gerakan petani internasional, La Via Campesina. Kordinator Umum La Via Campesina selama dua periode (2004-2008 dan 2008-2013) yang banyak mengambil inisiatif dan berpartisipasi dalam pembuatan rancangan deklarasi PBB tentang hak asasi petani dan orang yang bekerja di perdesaan itu pernah memimpin aksi La Via Campesina mendesak WTO keluar dari sektor pertanian. Penerima penghargaan “Global Justice Award” dari Institute of Global Justice (IGJ, 2006) dan salah satu di antara “50 Tokoh Penyelamat Planet Bumi” oleh harian The Guardian, Inggris (2008), dan satu di antara “20 Green Giant” dari majalah Observer, Inggris (2011).
         Fatia Maulidiyanti adalah Koordinator KontraS untuk periode 2020-2023, seorang aktivis muda yang rekam jejaknya dalam perjuangan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari sepak terjangnya sebagai Kepala Divisi Advokasi Internasional organisasi tersebut. Ia secara konsisten melanjutkan agenda advokasi nasional pada beberapa kasus ke ranah internasional, baik melalui mekanisme resmi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maupun melakukan advokasi jejaring internasional yang ditujukan untuk kampanye, seperti pada kasus Munir, kebebasan sipil, isu ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu hak asasi manusia lainnya. Lulusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan dan alumni dari Sekolah Hak Asasi Manusia (SeHAMA) KontraS pada tahun 2014 ini sejak awal memulai kiprahnya di KontraS karena ia melihat berbagai ancaman yang merundung hak asasi manusia, termasuk kondisi kebebasan berekspresi yang semakin menyempit baik di dunia nyata maupun dunia maya. 
            Erasmus Abraham Todo Napitupulu, S.H. adalah Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR). Erasmus merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan program peminatan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Selain di ICJR, sebagai peneliti, Erasmus juga pernah bekerja di ELSAM Indonesia dan Indonesia Corruption Watch serta menjadi peneliti magang di Drug Policy Alliance (DPA) dan di Student for Sensible Drug Policy (SSDP) Washington DC, Amerika Serikat. Eksistensinya di dunia hukum pidana dan HAM menghasilkan berbagai publikasi diantaranya adalah terkait kebebasan berekspresi, perlindungan anak, perkawinan anak, RKUHP dan lain sebagainya. Selain itu, Erasmus juga terlibat dalam mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu-isu hak-hak konstitusional dan sering menjadi pembicara di berbagai seminar terkait hukum pidana dan HAM. 

You may also like

Leave a Comment