Asmara Nababan : “Saya Bukan Wakil LSM” (Majalah Jakarta – Juni 1997)

by Nuwiya Amal
Asmara Nababan

Inilah aktivis yang masuk ke lembaga bentukan pemerintah, dan ia tetap mandiri. Asmara Nababan, 51, adalah salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang pada tahun 70-an ikut mengibarkan gerakan golongan putih dan memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Kini pun ia masih aktif di lembaga swadaya masyarakat, antara lain sebagai Sekretaris INFID (International NGO’s Forum on Indonesian Development), sebuah badan yang beranggotakansekitar 40 LSM. Suatu sore, di hari Pemilu, ia bercerita tentang diri dan visinya, di beranda kantor INFID. Tentu, itu sebuah ruang tanpa AC, karena dengan begitulah ia leluasa mengisap kreteknya.

MASIH GOLPUT JUGA

Asmara Victor Michael Nababan, kelahiran Siborong-borong 2 Septem- ber 1946, adalah bungsu dari sepuluh bersaudara. Ayah dan ibunya, yakni JL Nababan dan EID Lumban Tobing, adalah guru. Seluruh saudara Asmara tak ada yang bekerja di instansi peme rintah. Dan salah satu kakak Asmara, yakni SAE Nababan, adalah Ephorus Huria Kristen Batak Protestan.

Anda tidak ikut memilih?

Nggak ah. Malas.

Tahun tujuh puluhan, Anda memang dikenal sebagai pelopor golput, bersama Arief Budiman, Julius Usman dan Imam Waluyo. Bagaimana melihat golput sekarang ini?

Golput yang waktu itu kita proklamirkan lebih sebagai protes moral. Kita menyadari bahwa secara politis, itu tidak signifikan. Kita menyatakan something wrong, ada yang salah dalam pemilu. Silakan perbaiki. Waktu itu, dalam pikiran kita, tidak ada pikiran menekankan diri pada moral ya. Jadi, di situ ditekankan pada nilai, bukan interes politik.

Secara ideologis adakah perubahannya antara golput yang dulu dengan sekarang?

Yang sekarang ada kecenderungan sudah mempunyai motivasi politik yang kuat. Soal realistis atau tidak, mereka berpendapat dengan jumlah golput yang besar, itu akan membuat perubahan. Berhasil atau tidak, tidak ada yang bisa membuktikan, selama perhitungan suara tidak transparan. Kalau menghitung persentase, tidak pernahtahu apakah delapan persen atau dua belas persen.

Jadi, golput yang sekarang seperti dulu yang dibilang almarhum Ali Moertopo. Golput itu ibarat kentut. Ada baunya, tidak ada wujudnya?

Hahaha…..Mau dibilang apa kek. Waktu itu pikiran kita nggak di sana kan? Klaim gerakan moral bukan di situ. Dengar atau tidak dengar, yang penting kami sudah menyampaikan sesuatu yang menurut kami patut diperhatikan bagi kemajuan negeri ini.

Bagaimana Anda melihat reaksi pemerintah terhadap golput dulu dan golput kini?

Samasaja. Mereka melihat bahwa itu ancaman terhadap pemiluitu sendiri. Bahasanya beda, tapi substansinya samasaja. Mereka dianggaptidak nasionalis, tidak punya tanggung jawab. Tapi sebenarnya, mereka yang golongan putih, layak dihormati.

Sebenarnya, waktu itu juga isu korupsi, isu Taman Mini, isu apa saja, yang digerakkan mahasiswa adalah gerakan moral. Dulu, ada film Shane, yang dipakai untuk menjelaskan gerakan moral itu. Artinya, kalau dia sudah menyelesaikan tugas itu, dia tetap pergi. Walau ditahan untuk tetap menjadi sheriff. Shane tidak mau, dia naik kuda dan pergi. Jadi, romantismenya kental.

Seperti Lucky Luke?

Waktu itu film Lucky Luke belum ada. Hahaha… Makanya, waktu awal tahun tujuh puluhan aktivis itu pecah. Yang satu memutuskan berjuang masuk ke sistem itu dan berjuang di dalam. Mereka ditawari oleh Opsus utuk menjadi anggota DPR-GR, mereka menerimanya. Sebagian. tidak mau menerima. Tahun tujuh puluh satu ada tawaran lagi. Kita menolak lagi. Seyogyanya kita memang tidak menerima. Memang ada satu percakapan yang cukup panjang di Balai Budaya. Berakhir dengan tidak adanya kesepakatan. Hanya Rahman Tolleng yang mengatakan,  kita buktikan  saja apakah setelah kami masuk, kami melacur atau tidak. Memang dibuktikan, dia tidak melacur. Dia masuk ke DPP Golkar, masuk sebagai pemimpin redaksi Suara Karya, dia masuk ke inner circle Golkar. Tapi kemudian, bukan hanya terpental, tapi juga masuk penjara. Dia memang membuktikan, masuk kesistem itu dan berjuang. Yang lainnya, tidak.

Seberapa besar kesulitan yang Anda dapat ketika memproklamirkan golput waktu itu?

Negak, nggak begitu banyak juga. Dipanggil-panggil cuma gitu aja. Biasa saja. Tidak sampai diteror. Kematian perdata juga nggak ada.

Tapi dulu kan Anda sempat pasang lambang golput di depan LPU?

Ya, di mana-mana tandagolput itu kita pasang. Dulu belum ada fotokopi. Kita modal stensilan saja. Memang ada beberapa yang ditangkap, tapi kemudian dilepas.

Omong-omong, kenapa Anda menerima tawaran masuk Komnas?

Ya… saya cuma… Hahahaa….

Apa dalam rangka berjuang dari dalam tadi?

Nahitu dia kan. Hahaha….. Akhirnya, pada waktu itu, dengan beberapa pertimbangan teman-teman, saya coba melihatnya. Saya membayangkan, masuk saja kalau ada gunanya, dan kalau tidak ada gunanya (saya akan) keluar. Saya bayangkan satu tahun. Satu tahun saya membuat evaluasi, keluar atau tidak. Setelah satu tahun saya membuatevaluasi pribadi, (dan) saya ingin melanjutkan…

Anda, sebagai satu-satunya wakil LSM di….

(Ia memotong) Janganlah. Jangan sebut wakil. Nanti ada yang marah.

Hahaha… Bukan wakil, tapi yang pun-ya latar belakang (LSM), bolehlah.

Apakah Anda di Komnas tidak mendapat hambatan. Mengingar hampir sebagian besar komponen di Komnas adalah bekas birokrat, pejabat, anggota ABRI dan lain-lain?

Pada mulanya memang agak sulit ya persenyawaannya, karena unsur-unsur kimianya yang jauh. Hahaha… Tapi belakangan ini(saya) agak terkejut terhadap sikap anggota lain, yang bekas (anggota) ABRI maupun pejabat tinggi lain. Mereka kadang-kadang jernih sekali melihat sebuah persoalan. Saya sendiri bisa surprised. Berkas 27 Juli, umpamanya, tanpa harus menyebut nama mereka, yang saya duga ”akan…”, ternyata tidak. Kadang-kadang mereka mampu menjelaskan, mengapa mengambil posisi seperti itu…

Anda sering terjun ke daerah-daerah seperti Sanggau-Ledo, Timika, Banjarmasin. Sebenarnya, apa sih yang Anda temukandi sana, dan sejauh mana perbedaan yang Anda temukan dengan keterangan resmi pemerintah?

Kalau perbedaan hampir tidak ada. Kalau penemuan kita di lapangan dilengkapi dengan cukup saksi, kita cukup berani mengatakannya. Anggota lain yang tidak ikut,tidak pernah mempersoalkan fakta yang ada buktinya. Sehingga, saya belum pernah mengalami harus menelan atau memanipulasi fakta itu, karena kalah atau karena tidak diterima di pleno. Tetapi ketika kita membuat atau analisis dampak, semua anggota yang tidak ikut di tim mampu memberi respon seimbang. Jadi, tidak pernah saya menemukan fakta di lapangan dengan bukti yang cukup atau saksi, kemudian dilaporkan ke pleno dan atas pertimbangan pleno kemudian disimpan. Belum pernah.

Dalam kasus 27 Juli, atau lain-nya, Komnas tidak menyebut korban yang mati. Karena apa?

Dalam Timika disebut.

Dan Pontianak?

Belum dan memang belum. Verifikasinya sampai sekarang belum. Pemerintah kan berjanji. Lalu, siapa lagi yang menagih. Dalam rapat yang lalu kita sudah membicarakan jumlah angka. Dalam kasus Liguisa (Timor Timur) kan jumlahnya jelas. Itu sangat berbedajauh dengan pemerintah.

Dalam Kasus 27 Juli, Komnas HAM bilang 23 orang mati. Lalu, bilang Soerjadi juga harus dituntut. Tapi sampai sekarang belum ada follow-up-nya.

Memang, kesulitan kita ada pada keterbatasan mandat Komnas, pada Keppres No 50 Tahun 1993. Sejauh yang bisa dilakukan Komnas adalah memberikan rekomendasi dan pendapat, usul terhadap pemerintah untuk perbaikan kondisi hak asasi manusia. Sehingga, apakah rekomendasi itu diterima atau tidak, ada kesulitan di Komnas secara legal, untuk memaksakannya — dalam pengertian positif, ya. Beda dengan keputusan Komisi Nasional Filipina atau India, yang ke-putusannya mengikat.

Artinya, pembentukan  Komnas dengan Keppres, merupakan ham-batan?

Tidak. Yang bisa kita katakan, ka-lau hanya sebatas Keppres, Komnas ya cumasegitu saja. Mau lebih dari situ ya harus undang-undang. Idealnya, kalau pemerintah memangserius terhadap hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah harus memberi dasar pembentukan Komnas HAM dengan UU, bukan Keppres… Nah, lewat UU itu, berikan kekuasaan yang lebih luas kepada Komisi.

ANAK NAKAL DI KOMNAS HAM?

Logat Batak Asmara masih kentara. Gaya bahasanya bila berbicara pun blak-blakan. Tawa lepas sering terlontar kala ia berbincang. Namun untuk masalah tertentu, sarjana hukum itu mencoba berhati-hati, dengan berhenti sejenak untuk memilih peristilahan yang tepat.

Anda kecewa dengan kekurang-leluasaan Komnas HAM?

Tidak juga. Karena saya tidak membikin ekspektasi yang tinggi…

Anda jadi maklum begitu?

Iya. Jadi, penilaian saya, performance Komnas HAM itu sekarang adalah beyond my expectation.

Pemerintah pernah mengutarakan Komnas HAM sudah menyimpang. Dinilai terlalu masuk pada urusan-urusan yang sektoral, tapi tidak memberikan masukan yang global. Terjebak pada kasus per kasus. Bagaimana pendapat Anda?

Waktu itu kita sudah menjelaskan mekanisme kerja kita. Sebagaimana barangkali tidak banyak orang tahu, sekarang ini, Komnas bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan mekanisme kerja. Anggaran Dasar itu disusun oleh anggota sendiri, sebagai penjabaran dari Keppres tersebut. Karena di situ ditulis kita badan independen, maka kita menata diri juga sebagai badan independen. Mungkin di mata para pejabat, kita dinilai terlampau operasional. Dan memang harus operasional.  Karena di Keppres, ditulis memantau dan menyelidiki pelaksa-naan hak asasi manusia di Indonesia. Maka, dalam pernyataan Komnas kemarin dulu, kita katakan Komnas akan membuatevaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 1997, sebagai penjabaran dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam  pelaksanaan  hak  asasi manusia, menurut Anda apa yang harus digarisbawahi?

Pertama, secara struktural, potensi pelanggaran hakasasi manusia sangat tinggi. Misalnya adanya UU Subversi. .

Pemberlakuan dan UU itu sendiri, sebenarnya merumuskan berbagaipe-langgaran hak asasi manusia. Selama tidak ada perubahan — pencabutan terhadap ini — kita pasti ini akan melihat Budiman-Budiman      (Sujatimiko) yang lain pada waktu ini

Jadi, software yang dipakai itu memungkinkan?

Sangat potensial untuk melanggar hak asasi. Campur tangan ABRI dalam perburuhan, misalnya. Walaupun SK Menteri-nya sudah dicabut, tapikan kita masih mendengar laporan adanya petugas Koramil atau Kodim ikut negosiasi PHK. Jadi, strukturalsifatnya, bukan lagi pengecualian-pengecualian. Bagaimana dengan lembaga-lembaga ekstrayudisial, seperti Bakin, BIA?

Saya pikir, sejauh tidak..ehm. Nah, “ketika dia melakukan penangkapan, ya itu dia baru esktra. Badannya sendiri itu legal. Di mana-mana, negara punya intel. Cuma, masalahnya,ketika mereka menangkaporang, beberapa orang  mengaku  disiksa.  Nah,  di  situ terjadi pelanggaran hak asasi karena masalah struktural tadi. Di sini harus ada pembenahan lembaga,baru peradilan. Selama peradilan kita tidak mandiri  dan  tidakadil,  pelanggaran itu akanterus berlangsung.

Anda  sendiri punya harapan bahwa kondisi hak asasi manusia di Indonesia akan semakin baik?

Panjang itu. Waktunya menjadi lebih lama.

Sekarang kita terpaksa kompromi dulu?

Iya. Hahaha… iya harus tahanlah. Harus punya enduranee. Ya selamaini resistensinya harus tinggi menghadapi keadaansulit.

Berarti Komnas HAM masih diperlukan dong di Indonesia. Lain hal-nya seperti di Belanda yang tidak ada?

Nggak juga. Prancis misalnya. Mereka membuat Komnas juga. Malah bukan Keppres,tapi keputusan Perda-na Menteri. Pada Belanda, tidak me-rasa perlu mendirikan Komisi karena merasa peradilan mereka cukup me-lindungi hak asasi manusia.Jadi, ya itutadi, kalau peradilan kita mandiri, kita tidak perlu Komnas HAM.

Anda tidak melihat bahwa masyarakat punya harapan berlebihan?

Memang harapan berlebihan. Dan semakin rekomendasi Komnas diketahui publik tidak efektif, makin lama masyarakat makin mendevaluasi harapan mereka.

Dulu ketika berdiri, sebagian orng pesimis. Komnas itu dianggap lipstiknya pemerintah. Sekarang beda. Komnas malah dituduh ganjalan pemerintah, karena membuka-buka borok pemerintah. Bagaimana tang-gapan Anda?

Hahaha… Memang kadang-kadang tidak enak. Dalam berbagai kasus, ketika berbicara dengan Dan atau Dandim, mengapariot itu tidak segera dihentikan? Kok bisa melebar begitu? Dijawab, kalau kita tindak keras, nanti kita dianggap melanggar hak asasi. Pada pertemuan level Menko Polkam, disampaikan (bahwa) karena Komnas ini (maka) pejabat sering menjadi ragu, berpikir berkali-kali se-belum mengambil keputusan. Waktu itu kita menyambutpositif. Kita katakan itu sebagai kesadaran hakasasi manusia. Bukan hal yang negatif. Mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk memberi keputusan. Nah, apakah alasan ini tepat, kalau kita terapkan padamasalah-masalah kerusuhan?  Sulit  dibuktikan.  Apakah  cuma alasan saja. Kita memang lihat sejauh ini ada usaha dari pihak ABRI sendiri untuk menghampiri.

Mereka pernah membuat pedoman hak asasi seperti di Kodam Tri-kora?

Kalau melihat itu, kita belum sem-pat menindaklanjuti. Sebenarnya waktuitu sudah diinformasikan kepada kita, bahwa mereka akan menerbitkan yang bahasanya lebih sederhana. Kalau Anda baca bahasanya kan cukup tinggi. Untukprajurit agak sulit mencerna. Kita melihatnya positif. Sepulangnya darisitu kita mengirim surat. Waktu itu masih Ali Said. Dia kirim surat ke Pangab. Minta itu diimplementasikan secara nasional. Tapi Anda lihat, kalau itu diberlakukan secara nasional, istilah ”kesalahan prosedur” nanti tidak bisa dipakai lagi. Sampai sekarang berbeda. Bahasa Komnaskan pelanggaran hak asasi manusia, bahasa ABRI kan ”kesalahan prosedur.”

Pemerintah masih memperdebatkan antara nilai-nilai hak asasi Barat dan Timur. Lalu di mana sudut pandang Komnas Ham terhadap ini?

Saya pikir perdebatan itu sudah mulai redup sekarang ini. Pada Keppres itu sendiri dasarnya dua. Panca-sila dan Declaration of Human Rights. Berarti kita concerned terhadap universal values. Karena itu universal, tidak lagi relevan perdebatan Barat dan Ti-mur. Kalau kita masih mau memakai term Barat dan Timur, berarti ada tiga blok: Barat, Timur, dan universal. Bagi kita, adalah bagaimana mengubah kondisi kita supaya kita makin cepat dia cocok dan pas dengan standar internasional. Kita mulai dengan usul, sudah lama menyangkut “tidak adanya penyiksaan ketika diperiksa”. Di Ti-mur dan di Barat itu kan tidak ada bedanya. Orangtidak bisa disiksa dalam keadaan apa pun, termasuk dalam perang.

Kita kan belum meratifikasi Konvensi Anti penyiksaan dalam pemeriksaan itu?

Nah, itu dia kan persoalannya? Siapa yang harus mendesakkan? Apakah cukup Komnas? Tidak. Dalam kasus Marsinah, misalnya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak meratifikasi konvensi tersebut? (Dalam kasus Marsinah) Kita menerima lebih dari dua belas ribu surat, dari pelbagai lapisan orang. Yang menarik disitu, tidak adasatu pun dari Indonesia! Dari aktivis, okelah ada. Tapi dari kelas menengah kita yang terdidik itu? Mana? Padahal banyakyangbisa dilakukan, tanpa ha-rus memberikan kerugian kepada-nya…

Mulya Lubis pernah menolak jadi anggota Komnas. Alasannya, karena salah satu syarat yang diminta— yaitu bisa memanggil siapa pun, termasuk Pangab dalam setiap ka-sus yang ditangani Komnas — ditolak pemerintah. Apakah argumentasi seperti itu sekarang ini masih relevan dengan Komnas HAM?

Masih sih masih. Artinya, kalau kita kembali ke percakapan kita tadi, ada UU tentang Komnas HAM, maka harus ada power atau kekuasaan untuk memanggilsaksi atau seseorang untuk memberi testimony. Tak hanyaitu, bahkan membuka dokumen, umpamanya. Selama ini, yang diklasifikasi sebagai rahasia negara, tidak boleh dibuka. Dalam kasus tanah, misalnya. Kita tidak bisa meminta peta tentang pemilikan tanah ke BPN untuk dibuka. Itu rahasia  BPN. Di  India  dan  Filipina, kalau tidak dikasih, Komisi mengirim surat ke pengadilan. Pengadilan mem-buat penetapan dan memanggil itu orang atau membuka dokumen.

Setelah kasus 27 Juli diungkap, giliran kasus Tanjungpriok ingin dibuka kembali oleh masyarakat.

“Kalau pemerintah memang serius ter hadap hak asasi manusia, pemerintah harus memberi dasar pembentukkan Komnas HAM dengan UU, bukan dengan Keppres.” – Asmara Nababan

Apakah Komnas HAM bisa membuka kasus yang sudah lima, sepuluh tahun, lima belas tahun seperti itu?

Sebenarnya, kita belum ada keputusan mengenai umur kasus yang bisa dibuka kembali oleh Komnas. Australia misalnya memberlakukan hanya dua tahun. Kita belum ada. Jadi, secara teoritis, kasus itu bisa terbuka. Persoalannya, sampai sekarang belum ada keluarga Tanjungriok yang mengadukan… Kalau Komnas tetap akan membuka kasus itu, bisa dituduh itu adalah politik Komnas.

Selama ini hasil penelitian Komnas hanyalah bersifat umum, dan kurang substansial. Mengapa?

Barangkali kapasitas Komnasnya diperkuat, baru mampu dia. Misalnya, tenaga ahlinya ditambah, kewenagannya juga diperkuat. (Ia contohkan, lembaga sejenis di Fikpina beranggotakan lima orang, tapi stafnya 700 orang. Adapun Komnas HAM: anggota 25 orang, staf juga 25. Maka untuk kasus Banjarmasin, misalnya, tak tersediajumlah ahliforensik yang memadai untuk 124 korban).

Mengapa di Komnas yang sering disebut oleh media cuma segelintir orang: seperti Anda, Marzuki Da-rusman, Amaral, Lopa atau lainnya. Kenapa bisa begitu?

Kelihatannya semua anggota, kecuali Sekjen, kan tidak ada yang free time. Jadi, hanya soal keleluasaan waktu saja yang menjadi persoalan bagi anggota-anggota lainnya.

Apakah mungkin karena adanya “anak-anak nakal” di Komnas, seperti Anda?

Negak juga. Tidak ada anak nakal.

Menurut Anda, apakah pemerintah semakin lebih sophisticated atau malah mundur ketika mengatasi masalah-masalah aksi mahasiswa? Misalnya, demo dilawan dengan demo?

Saya kira pemerintah lebih sophisticated saja dan makin kompleks menangani persoalan. Tidak berarti kalau semua polisi menjalankan semua ketentuan KUHAP berarti selesainya pekerjaan hak asasi manusia. Tidak juga berarti kalau ABRI kembali ke barak-barak, semua pekerjaan hak asasi selesai.

Sekarang ini makin banyak kerusuhan. Faktornya sering disebut SARA. Menurut Anda apa akar permasalahannya? Apakah karena kepe-ngapan hidup selamaini ataukah selama ini memang ada akar konflik?

Dua-duanya. Pertama, memang secara historis ada hal-hal yang belum selesai. Tapi di pihak lain, belum cukup ruang untuk mengartikulasikan berbagai perbedaan secara damai. Selama ini kita hanya memendam perbedaan-perbedaan, tidak pernah dibicarakan secara damai dan bersama-sama. Menurut saya, selama masih di-pelihara ”etnik Cina dan etnik Indonesia”, anytime bisa eksplosif.

Menurut saya faktornya kan bisa masalah ekonomi.

Oh iya. Tapi manifestasinya kan bisa bersifat etnis. Sekiranya semua posisi Cina di perdagangan diganti melulu oleh orang Minang, saya pikir perasaan masyarakat umum akan sama. Kebijakan yang ada, seakan -akan memaksa etnis Cina hanya boleh bergerak di wilayah itu.

“Selama ini kita hanya memendam perbedaan-perbedaan, tidak pernah dibicarakan secara damai danbersama-sama. “

– Asmara Nababan

SAYA JUGA MELANGGAR HAM

Asmara Nababan muda

Perkawinan Asmara dan Magdalena Sitorus, seorang sarjana sosiologi, membuahkan tiga putri dan satu putra. Yakni Juanita, 22 (mahasiswi sastra Jerman): Natasha, 20 (mahasiswi hukum): Aviva, 18 (mahasiswi ilmu pendidikan) dan Jechonathan, 11 (masih Sekolah Dasar). Di luar urusan keluarga dan Komnas, Asmara masih punya Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia.

Kapan Anda mulai mengenal demonstrasi dan sejenisnya?

Waktu SD saya melihat ketidakadilan. Waktu itu, di belakang sekolah kita itu ada pabrik karet. Baunya minta ampun. Sekolah kita sudah sering protes. Lantas, sekali tempo, di halaman sekolah kita ada bangkai kucing. Bau sekali. Otomatis, pikiran kita, itu dibuang oleh pabrik. Itulah protes pertama saya.  Kita lempari  pabrik itu pakai batu. Hehehe… Kami masih di sekolah rakyat waktu itu, kelas empat atau kelas lima. Lalu polisi datang.

Sudah tumbuh sifat pemberontak ya?

Hehehe… berontak itu! Tapi itu memperjuangkan hak secara salah, saya rasa. Lempar batu itu Iho!

Keluarga Anda menanamkan nilai-nilai keadilan, hak asasi…

Oh ya. Ibu saya dulu mempunyai Kelompok Tabita, semacam LSM kecil, karitatif, untuk menolong orang-orang. Pernah sekali tempo saya menemani ibu saya karena pihak rumah sakit menelepon ke rumah, (mengabarkan) bahwa ada mayat tidak dikenal. Itu mayat penjual rokok, gerobaknya terbakar, tidak ada identitas-nya. Ibu saya mengurusnya sampai mayat itu dikuburkan. Kita kuburkan tidak ada nama. Hanya segunduk tanah. Barangkali agamanya bukan Kristen, tapi taruh juga tanda salib. Hehehe… Saya, waktu itu masih di sekolah rakyat, membayangkan… bagaimana ibu, bapak, adik-adiknya, tidak tahu bahwa salah satu saudaranya yang merantau itu hilang. Seolah-seolah tidak punya arti.

Barangkali itulah benang merah sampai Anda di Komnas HAM segala…

Ah, nggak tahu itu! Hahahaha…

Tapi apa yang dilakukan  ibu,  saya pikir, menanamkan solidaritas. Waktu kecil Anda ingin jadi apa? Ephorus?

Waduh, nggak! Aku mau masuk Angkatan Laut kan? Keren kan? Tapi orangtua nggak kasih.

Omong-omong, bagaimana Anda, dulu selagi jadi aktivis, malah menerbitkan majalah anak-anak Kawanku?

Waktu itu ada pikiran begini… Demonstrasi,  demontrasi  terus. Protes, protes terus. Apa nggak bisa bikin yang lebih konkret? Ngobrol-ngobrol dengan teman, yang bukan demonstran, ”Kita nerbitin apa kek, gitu…” Yang jadi inti adalah almarhum Toha Mochtar untuk menerbitkan majalah itu. Kita buat majalah di mana kreativitas anak-anak itu harus dirangsang. Aturan harus dirangsang sebanyak mungkin… Kita sudah bikin yang konkret, tapi nggak laku… (majalah itu sekarang men-jadi bacaan cewek ABG).

Anda sudah punya anak waktu itu?

Belum. Saya masih mahasiswa.

Kenapa nggak bikin majalah kebudayaan partisan?

Nggak. Forget it! Anak-anak kan masih panjang masa depannya.

Nggak diketawain aktivis lain, kok bikin majalah anak-anak?

Ya diketawainlah. Yah, memang nggak gagah. Memang bukan itu yang dicari kan? Mau kita kan menyebarkan nilai-nilai apa, gitu.

Kenapasih Anda selalu berpakaian santai, seadanya, bersepatu sandal, tidak tahan AC. Apa tidak jadi penghambat kalau harus hadir di pertemuan-pertemuan?

Nggak. Dari dulu nggak. Gimanaya? Dari mahasiswa saya juga bercelana pendek. Agak bebas begitu.

Anda nggak suka formalitas?

Ya, saya nggak suka.

Kenapa?

Saya pikir kita bangsa yang memberikan nilai yang sangat tinggi pada formalisme. Itu harus dilawanlah. Pakai sepatu sandal itu enak, dingin, membukanya nggak repot. Kalau formalisme itu diikuti terus, berbahaya Iho. Itu kan bisa meningkatkan demand. Anda bisa menginginkan jas yang ber-merek, sepatu yang bermerek, tali pinggang yang bermerek… Salah-salah akhirnya Anda juga mengambil yang Anda tidak berhak, untuk memenuhi kepentingan itu. Waktu kita ramai-ramai di Komite Antikorupsi, persoalannya kan semacam itu. Waktu itu kan ada aktivis-aktivis lain yang dituduh sudah mapan. Mereka bilang, ” Wah itu karena kalian belum kebagian. Entar kalau lu kebagian…” Hahahaha… Orang akan lebih mudah menunjukkan sikap antikorupsi kalau tidak ada kesempatan untukitu, nggak ada yang bisa dikorup. Waktu itu ada kesadaran kita, kalau kita masuk lumbung padi, jangan kita timpe.

Jadi tikus kelaparan di lumbung padi.

Hahahaha… Tetap hidup kok.

Dulu mau membakar ijazah sarjana hukum ya?

Negak jadi. Waktu itu memang sudah niat lama. Karena benci, bagaimana masyarakat memberikan penghargaan yang tinggi kepada ijazah. Dulu, tahun tujuh puluhan, ijazah kan laku. Pintu-pintu rumah cewek terbuka. Baru sekarang tamatan S1 nggak laku… Nah pas sehari sebelum wisuda, orangtua saya datang, dari kampung. Rupanya kakak saya memanggil. Yah nggak enaklah. Kita kan tetap orang Timur. Nah komprominya, saya nggak ambil ijazah. Itu saja.

Sampai sekarang?

Ya. Itu pun kalau (ijazahnya) masih ada. Hahahaha…

Anda di Komnas nggak bisa korupsi juga ya?

Hahahaa… Bisa juga. Di sini (INFID) juga bisa. Tapi janganlah.

 Anda masih aktif di Yakoma?

Nggak. Saya ke sana karena senang saja sama komunikasi massa. (Yakoma, adalah Yayasan Komunikasi Massa, di bawah Persekutuan Gereja Indonesia). Lima tahun saya di sana, sampai tahun, delapan puluh tiga.

Sekarang soal HKBP. Sampai sekarang kan belum jelas. Sebagai salah seorang umat HKBP apa Anda tidak mengalami suatu kebingungan?

Nggak, nggak.

Karena menyangkut abang Anda?

Bukan, bukan. Sekiranya kakak saya menerima keputusan Bakorstanas, saya akan melawan dia! Saya tidak terima adanya campur tangan luar yang tidak relevan di HKBP.

Tentang HKBP, ada pendapat almarhum TB Simatupang. Bahwa kristenisasi yang masuk ke Tapanuli itu salah, karena orang Batak yang egaliter mendapatkan gereja Lutheran yang hirarkis-presbiterial. Sementara orang Jawa yang feodal, mendapatkan gereja Calvinis yang egaliter-demokratis. Akibatnya masing-masing pihak merasa tidak pas dengan gereja masing-masing…

Hahahahaha! Tidak begitu juga! Lutheran masuk ke tanah Batak ada modifikasinya juga. Sehingga World Lutheran Federation, ketika menerima permohonan HKBP untuk masuk, memaksa doktrinnya . Kesimpulannya: sulit kita mengatakan HKBP itu Lutheran, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain memang HKBP lebih dekat. Memang orang Batak tidak pernah mengalami kekuasaan yang sentralistik. Sisingamangaraja itu bukan raja yang menguasai kampung saya dan nenek moyang saya. Dia hanya raja di kampungnya, teritorinya bukan seluruh Tapanuli. Dia tidak mengeluarkan mata uang, dia tidak punya polisi, dia tidak punya pengadilan, tidak seperti Mataram.

Jadi, semua orang Batak itu raia?

Ya.  Hahahaha!  Mudah berontak dia!

Sebagai anggota Komnas HAM apakah Anda tidak ingin mencoba ikut membenahi kasus HKBP?

Kita sedang mengembangkan sesuatu yang tidak ada dalam anggaran dasar, tapi sekarang mulai jadi kon-vensi. Anggota yang kemungkinan mempunyai conflict of interest, tidak terlibat dalam rapat. Harus keluar atau diam. Dalam kasus Freeport misalnya, Ibu Miriam Budiardjo diam atau keluar, karena suami beliau kan pernah jadi komisaris di Freeport. Kasus PDI misalnya, BN Marbun harus diam atau keluar.

Artinya Anda tidak punya kekuatan apa pun untuk mengangkat kasus HKBP ke Komnas?

Ya. Kecuali lewat orang lain.

Anda memprihatinkan HKBP?

Ya, sangat prihatin.

Sebagai umat atau adiknya SAE Nababan?

Sebagai umat. Ada satu hal yang dididikkan sama kami… Ada nilai-nilai yang melebihiikatan keluarga. Waktu SMP, ibu saya guru di sekolah yang sama, mengajarkan bahasa Indonesia dan ”Arab gundul”… (Waktu diajar) saya ngobrol. Saya dikeluarkan dari kelas oleh ibu saya. Bagi sayaitu petir di siang hari bolong. Saya shocked sekali, saya pulang. Malam harinya, ayah saya pulang dari pekerjaan, saya harus mendapat lagi hukuman. Mereka mengatakan, “Justru kamu seharusnya menjaga ibu kamu, berperilaku lebih menghormatinya daripada yang lain-lain…” Biar ibu saya guru, saya tidak mendapatkan privilese secuil pun. Kalau (nilai) harus merah, ya merah. Salah ya dihukum. Makanya sekiranya kakak saya menerima keputusan Bakorstanas, saya akan bertentangan. Ada nilai yang lebih dalamlah daripada hanya ikatan primordial.

Anda, sebagai anggota Komnas HAM, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari melanggar hak-hak asasi?

Merokok, melanggar hak orang lain yang tidak merokok — katanya.

Dalam kehidupan di rumah, terhadap anak, pembantu?

Yakita cobalah, kita coba sepenuh-nya. Tapi kami di rumah kan sekarang tidak ada pembantu…

Asmara Nababan dan Keluarga
Asmara Nababan dan Keluarga

Anda, yang bungsu, kok jarak-nya umurnya jauh dari kakaknya?

Anak kececer.

Apa karena Anda masih tradisional, mengharapkan adanya anak lelaki?

Tidak, kita sudah stop. Tiga sudah cukup. Nah manusia merencanakan, Tuhan menetapkan. Masa mau dibu-ang apa? Nggaklah.

Anda sering diskusi sama anak-anak?

Sering. Macam-macam. Tapi soal ekspos keluar, ibunya itu yang mungkin ngotot, untuk keluar dari Indonesia, supaya bisa survive. Asal ada kesempatan begitu. Yang satu ada kesempatan kerja sembari studi di Jerman selama setahun, ibunya yang ngurusin itu. Yang satunya juga bisa satu tahun di Belanda, itu program pertukaran… Urusan ibunyalah itu…

Kok istri lebih banyak mengurusi pendidikan anak?

Nggak. Saya tidak melihat itu sesuatu yang sangat… Tapi ibunya mau mereka lebih cepat apa begitu…

Istri Anda bekerja?

Dulu kerja. Terakhir kerja komersial di Krakatau Steel.

Ketemu istri di mana dulu?

Di… kita sama-sama di GMKI.

Pacaran berapa lama?

Ahhh… dua tahun.

Singkat amat?

Singkat?! Ehsi… (menyebut nama anak petinggi negeri yang barusan menikah) dan si… berapa bulan? Lebih lama sayalah. Hahahaha…

Omong-omong, impian Anda tentang Indonesia itu apa?

Tentu impian saya lain dengan waktu berumur dua puluh tahunya. Nah impian yang terakhir saja ya. Saya memimpikan suatu masyarakat yang demokratis, Indonesia yang demokratis dan modern dalam pengertian tidak harus mengikuti jalan sejarahnya Jepang atau Eropa…

Anda merasa terkenal?

Nggak. Saya nggak sempat mikir. Nggak jugalah. Dulu juga masuk koran. Tapi itu belum sempat dipikirin.

Kalau keadaan HAM di Indonesia itu sudah baik, pemilunya beres, LSM-nya bebas bergerak, DPR-nya bagus, lalu kalau Anda disuruh memilih maka akan tetap di ornop atau tetap di Komnas?

Hahahaha… ya di ornop. Nggak ta-hu ya. Mungkin karenalatar belakang ya. Dari segi ukuran kebebasan lebih bi-sa saya mengartikulasikan kebebasan saya di sana. Kalau saya masukdi institusi-institusi (pemerintah) itu saya kan harus confirm dengan protokol, 17 Agustus harus ikut upacara, resepsi harus hadir…

Tidak terpikir untuk kembali memimpin majalah Kawanku?

Nggak… saya pikir, kontribusi saya sudah saya lunaskan. Dulu benar-be-nar berjuang, modal dengkul. (Ia berkisah, dulu mereka naik motor kelilingJawa untuk mencari agen). Surat Izin Terbit? Dulu urusan masih mudah. Apalagi menteri (penerangan) masih Boe-diardjo kan? (Kita tanya:) Mana nih Pak? ”Oh,iya,iya…”

Oh ya, honorarium di Komnas berapasih?

Satu, satu juta rupiah… ditambah uang transpor.

Katanya karena honornyakecil, anggota Komnas jadi lebih berani ya?

Hahahahaha…. Kalau gede malah nggak berani ya? Hahaha… bagus juga strategi kita.

Anggota DPR dapat empat juta rupiah sebulan kan malah turun keberaniannya…

Hahahaha… Tapi kalau Anda mengharapkan orang memberikan lebih banyak waktu, sulitjuga seorang kepala keluarga dengan sejuta rupiah diJakarta. Yah, tapiitu kan bukan satu-satunya ukuran.

Percakapan dengan

SUHARTONO

ESTE ADI

ANTYO RENTJOKO

You may also like

Leave a Comment