Asmara Nababan: “Saya Selalu Ingat Kisah Orang Samarinda” (Majalah Rohani Bahana Vol. 98 Juni 1999)

by hambali

Menurut Anda, apakah kondisi HAM di era reformasi ini lebih baik daripada masa Orba?

Jawabannya tidak sederhana. Kalau kita lihat situasi sekarang, ada dua paradoksal. Pertama, setelah era Soeharto ada kemajuan atau promosi HAM yang besar. Misalnya, kini sudah ada piagam HAMIndonesia yang ditetapkan pada Sidang Istimewa MPR.Kita juga mempunyai Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM)5 tahun. RANHAM ini sebagai tindak lanjut kesepakatan Konferensi HAM sedunia di Vienna 1993. Ada juga pembebasan tapol dan kebebasan pers. Ini menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Paradoknya, sekarang ini atau tepatnya sejak kerusuhan Mei, di tanah air terus menerus cenderung terjadi pelanggaran HAM dalam skala yang besar. Bahkan memakan korban dan kerugian yang luar biasa. Mengapa terjadi paradoks? Di mana persoalannya? Menurutsaya akar masalahnya karena pemerintah sekarangtidak sanggup atau tidak mampu untuk menyelesaikannya. Atau, bahkan mungkin pemerintah tidak mau secara sungguh-sungguh meningkatkan perlindungan HAM. Mengapa tidak mau?

Sebenarnya kasus pelanggaran HAM baru selesai jika beberapa hal berikut dipenuhi. Pertama, di pengadilan pelakunya mendapat hukumanyang setimpal. Kedua, korban mendapatrehabilitasi dan kompensasi. Ketiga, adajaminan pelanggaranitu tidak terulanglagi. Daritiga indikator ini jelas, mengapa penyelesaian HAM tidak pernah tuntas. Kita juga heran pada kasus penculikan aktivis, mengapa komandan-komandannyatidak pernah diadili, termasuk Prabowo. Pertanyaannya: Apakah pemerintah mampu? Menurut saya mampu tapi tidak mau. Ini contoh bagaimana pemerintah sekarang tidak mau menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pemerintah selalu mengatakan bahwa mereka sudah tahu provokatordi balik kerusuhan-kerusuhan. Hanya,kalau sudah tahu mengapa merekatidak dibawa ke pengadilan? Dalam standar internasional, dalam negara demokratis, pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi HAM.

Konkretnya?

Pemerintah kita salah. Pertama, pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan. Kedua, pemerintah gagal dalam


menyelesaikan pelanggaran. Ini yang sering dilupakan orang. Pemerintahitu kewajiban asasinya melindungisetiap warganya,jadi kalau terjadi pelanggaran HAMberarti itu kegagalan pemerintah. Yang jelas, di era reformasi ini masih ada pihak yang tidak mau menyelesaikan pelanggaran HAM.Jika pelanggaran tidak : diselesaikan maka pengulangan itu akan terus terjadi.

Dalam pelaksanaan HAM,Indonesia kini ada di posisi berapa?

Dulu UNDP menempatkan Indonesia di posisi ke-20, posisi terendah dalam pelaksanaan HAM. Indikator yang dipakai untuk menentukanposisiini cukup banyak, antara lain: kebebasanpers, kebebasan orang keluar negeri, dan kebebasan dalam peradilan. Sekarang,saya kira posisi kita belum banyak berubah. Alasannya, karenaperlindungan efektif pada HAM disini masih jauh, masih sangat kurang.

Katanya kita sudah mempunyai piagam HAM?

Itulah. Punya tapi hanya retorika. Masyarakat ingin yang

riil. Retorikanya bagus namun realitasnya lain, misalnya terjadinya banyak korban seperti di Maluku, Sambas, lalu bagaimana menjelaskannya? Juga, siapa yang mau bertanggung jawab? Banyak orang mengusulkan agar Soeharto di-Pinochetkan (Pinochet adalah mantan orang kuat Chili yang dituntut Spanyol untuk diekstradisi karena banyak melakukan pelanggaran, red.). Pendapat Anda? Setiap pihak di muka bumi ini bisa menuntut kejahatan atas kemanusiaan yang pernah dilakukan Soeharto. Kalau pengadilan di Indonesia mandul, apa ada kemungkinan Soeharto dituntut lewat Mahkamah Internasional? Itu agak sulit. Kasus Pinochet saja hingga sate belum bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, jika Soeharto mau dibawa ke Mahkamah Internasional, maka pertama-tama harus jelas terlebih dahulu tuduhannya apa. Kalau tidak jelas, itu tidak fair. Sama seperti saya dan Anda yang harus dihormati hak-haknya.

Walaupun sudah jelas pelanggarannya,semisal pelanggaran HAMdi Aceh, Timtim, Irja, Lampung, Madura dan masih banyak lagi yang lainnya?


Nah, itulah. Semua harus diungkapkan dan harus ada tuduhan resmi apa kejahatannya. Tidak bisa hanya dikatakan dia menyelewengkan kekuasaan, titik. Tetapi menyelewengkan kekuasaan yang menyebabkan apa? Baru sesudah itu diadili.

Mengatasi pelaksanaan HAM di Indonesia yang terkesan “jalan di tempat”, saran Anda selaku anggota Komnas HAM?

Kita perlu belajar tentang penerapan HAM dinegara lain, terutama Afrika Selatan. Kita perlu mengupayakan penyelesaian HAM melalui komisi tersendiri’di luar Komnas HAM. Komisi inilah yang bertugas memeriksa berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 1963-1995. SeharusnyadiIndonesiaperlu dibentuk komisi seperti itu. Singkatnya, kita membentuk sebuah komisi yang memeriksa Derap! pelanggaran HAM yang terjadi selama 32 tahun. Tujuan dibentuknya komisi ini ialah untuk mengetahui pola pelanggaran HAM yang terjadi, sebab-sebab mengapa pelanggaran itu terjadi, kemudian bagaimana memperbaikinya. Anda kalau hendak memperbaiki mobil harus tahu salahnya di mana. Sama seperti orang sakit. Kalau Anda ingin mengobati orang, Anda mesti tahu apa sakitnya. Jadi yang diketahui jangan

hanya demamnya. Pertanyaan “Mengapa demam?” harus diketahui terlebih dahulu. Bila diketahui demam karena infeksi, perlu dicari lagi infeksinya di mana. Jadi kalau ingin memperbaiki keadaan ke depan, kita harus mempelajari kesalahan masa lampau. Nah, untuk itulah perlu dibentuk komisi yang dapat mengungkappelanggaran HAM yang terjadi.

Setelah diungkap?

Pengungkapan itu bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga memberi kesempatan rekonsiliasi. Maksudnya, para pelaku apakah dia jenderal, kolonel yang mengakui kesalahannya di hadapan polisi, ia mendapat amnesti, pengampunan. Pengungkapan masa lampau juga memberi perhatian pada korban dan keluarganya. Mereka mendapatrehabilitasi dan kompensasi. Afrika sudah menjawabpersoalantadi, kita belum. Mungkin ABRI merasaitu — hanya memojokkan dirinya.

Kalau menurut Komnas HAM sendiri?

Itu bukan memojokkan. Kita hendak mengungkap kebenaran. Bahwa kemudian diampuni,itu bisa terjadi. Tetapi harus jelas dahulu “apakah benar korban di Aceh itu


hanya ekses operasi atau memang operasinya yangsalah sehinggaterjadi korban. Pemerintah sekarang — kan menganggap itu ekses.

Tapi Habibie kan sudah minta maaf?

Ya, Habibie minta maaf karena menganggapitu ekses. Bagi orang Aceh itu bukan ekses. Kebijakan itu sendiri salah. Nah, sekarang siapakah jenderal yang sudah dituntut, dibawa ke pengadilan karenaperistiwa Aceh? Nggak ada kan! Jadi orang Aceh merasa diperlakukan tidak adil. Begitu juga di Irian. Lihat penderitaan sekian ratus orang korban operasi militer, apakah disiksa, diperkosa dan sebagainya. Apakah ada pelaku yangdiadili? Apakah ada jenderal yang diadili? Nggak ada. Mengapa? Karena semua menganggap hal tersebut hanya ekses, oknum, kesalahan prosedur. Karena itu kita masih menunggu pemerintahan baru yang bisa memberikankepastian jawaban atas persoalan ini.

Apakah karena itu pula belakangan marak tuntutan beberapa daerah untuk berdiri sendiri?

Yang jelas masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dalam waktu yang lama, baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka menuntut. Selama tidak ada kepastian dan keadilan, maka mereka memilih jalanlain, lepas dari Indonesia. Untuk menghindari halini maka keadilan harus ditegakkan.

Dengan masih bercokolnya ABRI di DPR dalam jumlah besar, apa tanggapan Anda?

Persoalannya kan begini. Kita membutuhkan angkatan bersenjata yang dapat memainkan peranannya dengan profesional. Kita lihat sekarang, baik kepolisian maupun ABRItidak mampu mencegah kerusuhan dan meluasnyakerusuhan, baik pada kerusuhan Ketapang, Maluku, Sambas dan sebagainya. Ini menunjukkan tingkat profesionalisme yang rendah. Mengapa rendah? Karena ABRI mengurus segala-galanya. Bidang sosial, politik, ekonomi semua diurus sehinggatidak ada waktu, energi, sumber daya yang cukup untuk memanggul tugas yang utama. Jadi, kalau ABRI ingin profesional, maka mereka harus meninggalkan dwifungsinya.


Bagaimana Anda menyikapi kasus Budiman Sudjatmiko yang menolak grasi?

Kalau dia menerima grasi berarti dia mengaku bahwa dia bersalah. Padahal menurut Budiman, dia mengaku tidak bersalah. Karena itu dia minta amnesti.

Kalau ada yang menganggap Komnas HAMbertindak diskriminatif?

Tentu ada suara yang mengatakan seperti itu. Tapi kami tidak diskriminatif. Justru prinsip utama kami non-diskriminatif. Apa pun agamanya, seksnya, sukunya, jika hak mereka dilanggar maka kami akan bela. Kejadian di Ambonkita juga kirim tim ke sana, bahkan hampir mati. Ke Sambas juga.

Apa yang menggerakkan Andaterjun di LSM?

Tahun 66 Orla melakukan berbagai ketidakadilan, melakukan pelanggaran HAM, dan otoritarian. Sebagai

mahasiswa saya menentang, ikut unjuk rasa. Tahun 1976 sebagian dari kami, menyadari bahwa pemerintahan Orba di bawah Soeharto pun mulai melakukan hal yang sama.

Bagaimana Anda tahu kalau Orba melakukan penyelewengan?

Misalnya, pada kasus pendirian TMII, dana yang diperlukan besar padahal rakyat Indonesia ketika itu masih miskin.

Apakah ada teladan dari Tuhan Yesus yang memberi inspirasi kepada Andauntuk melayani di LSM?

Saya selalu teringat kisah orang Samaria yang murah hati. Pada kisah itu Tuhan Yesus bertanya: Siapakah dari ketiga orang yang lewat: imam, orang Lewi dan orang Samaria yang merupakan sesama bagi sang korban? Jadi, ketika ada korban pelanggaran HAM, pertanyaanitu selalu saya ingat.”Apakahsaya juga telah menjadi sesama bagi si korban? Inilah yang menyebabkansaya terjun membela korban-korban pelanggaran HAM.


Bagaimana menurut Anda, apakahgereja sekarang sudah peduli dengan urusan HAM?

Bila gereja diartikan sebagai individu, pribadi, saya kira sudah banyak yang peduli. Kita sebagai pribadi kan juga gereja. Namun sebagai institusi, saya lihat baru-baru ini saja pedulinya. Contohnya kasus Ketapang. Ketika gereja dibakar, banyak gereja lain yang memberikan bantuan.

You may also like

Leave a Comment