Kini sudah lebih dari 600 gedung gereja di Indonesia yang dirusak dan dibakar massa. Apa pendapat Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan SH tentang hal itu? Pada JonroI. Munthe dari NARWASTU, pejuang HAM yang sering diteror ini pun berkomentar soal pelanggaran HAM di HKBP saat diintervensi rezim Orde Baru. Asmara yang juga Sekretaris KPP HAM Timtim ini mengatakan, HKBP dibuat menjadi kelinci percobaan, setelah itu baru dicoba lagi ke PDI Megawati. Dia juga menerangkan bahwa dalam kasus Timtim terdapat 22 orang Kristen/Katholik yang melanggar HAM, dari 33 orang yang direkomendasikan ke Kejaksaan Agung.
Sejak Soeharto berkuasa, di negaraini telah terjadi ribuan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Mulai dari Papua Barat (dulu Irian Jaya), Aceh, Maluku sampai Mataram. Apakahkita masih layak disebut bangsa yang beradab dan manusiawi kalau itu terjadi? Apakahkita sadar bahwaselama32tahun 3 ini gereja justru ikut £ 1 mendukung rezim Asmara. Menegakkankebenaran. Orde Baru? Karenanya,gereja mesti merenung, dan melihat ke belakang apa kekurangannya, apa kesalahannya di masalalu. Sebab kalau masalalu tidakdilihat, tidak dipelajari, kita tidak akan bisa menciptakan kehidupan yang beradabdi negeri ini. Demikian diungkapkan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan dalam sebuahdiskusi baru-baru ini bersama sejumlah pendeta dan pemuka Protestan. Kini nama Asmara Nababan kian meroketsejak ia dipercaya sebagai Sekretaris Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timor Timur mendampingi Dr. Albert Hasibuan SH, Munir SH dan Todung Mulya Lubis SH.
Dalam tugas kemanusiaan yang disort dunia internasional itu, tak tanggung-tanggung, Asmara Cs “menyeret” sejumlah namabesardi TNIyang diduga melakukan pelanggaran HAM.“Pelanggar HAM dalam kasus ini 11 orang beragamaIslam, dan 22 orang beragama Kristen dan Katholik. Tapidisini kita tidak melihat agamanya, yangkita lihat kebenaran harus ditegakkan,” ungkappria kelahiran Tapanuli Utara, 2 September 1946 soal tugasnya di KPP HAM Timor Timur. Asmara yang merupakan adik kandung Pendeta Dr. SAE Nababan, mantan Ephorus HKBPyang pernah “dipinggirkan”itu, meraih gelar SH dari Fakultas Hukum UI (1975). Pada awalnyaia aktif di Yayasan Komunikasi Massa (Yakoma) PGI, dan di sejumlah LSM. Karena kegigihannya memperjuangkan hak-hak wongcilik akhirnyaia ditarik menjadi anggota Komnas HAM.Disinilah ia menangani ribuan pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru, maupun oknum militer. Karena tugasnyainitak heranbila wajahnya sering muncul di media cetak maupun media elektronik.
Di tengah kegigihannya memperjuangkan HAM, tak jarang ia mendapat ancaman danteror. “Ya, itu biasalah. Ya, sudah. Kami tak pernah menanggapi serius teror dan ancaman” katanya seperti dikutip Tabloid AKSI. Menurutnya, bentuk ancaman danteror tersebut ada yang berupasurat, dan telepon gelap. “Yang paling sering telepon. Sudah banyak sekali, nggak kehitunglagi. Hampirsetiap hari dua sampaitiga kali saya menerima teleponteror,” akunya. Bila ia selalu tegar dan sabar menangani pelanggaran HAM,ia mengaku semata-mata karena dukungan moril keluarganya, dan doadari banyak kalangan, khususnya umat Kristen. “Saya sangat berterima kasih dengan dukungan moril, dan dukungandoaitu, sehinggasayatetap kuat menjalani tugas ini,” katanya. Pria berpenampilan bak senimanini termasuk tokoh reformasi yang sejak dulu prihatin pada tokoh-tokoh gereja yang takut bersuara nabiah. “Berani nggak kita menyuarakan kebenaran denganrisiko kita dipukul? Jadi, salah satu yang hilang dari gereja adalah sharing of pain.
Ikut menderita dengan manusia. Dengan begitu ia dapat menolong masyarakat. Tapi tidak berarti gereja harus demonstrasi,turun kejalan-jalan. Diperlukan pembicaraan kembali agenda gereja secara bersama-sama.Dari situ bisa diambil sikap,”tegasnya. Di era Orde Baru Asmara dikenalrajin mengkritik pimpinanpimpinan gereja. “Pimpinan gereja itu diakui oleh jemaat, bukan pemerintah. Secara tidak disadari kita banyak memberi kekuasaan pada negara. ‘ Jadi menurutsaya sudah selayaknyakita pikirkan ulang masalah gereja, negara dan masyarakatini. Artinya ketika negara melakukan kesalahan, gereja berani mengeluarkansuara nabiah. Sekarang bagaimanasuara nabiah gereja? Ada nggak?”kritiknya seperti dikutip Kairos. Kekritisan, keberanian dan komitmennyainilah yang membuatnyaterpilih jadi Sekjen Komnas HAM. “Pak Asmara memang yang paling layak menduduki posisi Sekjen karenaia punyaintegritas,” kata Apong Herlina SH, Ketua LBH Jakarta, sebelum pria Batak ini terpilih jadi
Sekjen Komnas HAM. Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, NARWASTU berbincang-bincang dengan Asmara yang tadinya dijagokan menjadi Ketua Komnas HAM menggantikan Marzuki Darusman. Dia berbicara mulai dari penegakan HAM diera Gus Dur-Mbak Mega, pembakaran dan perusakangereja, ketidaksetujuannya pada pendirian partai bernafas Kristiani, sampai SK Bakorstanasda yang merupakan sumber konflik di HKBP tahun 1992 lalu. Berikut nukilannya.
Di zaman Pak Harto dan Habibie banyak terjadi pelanggaran HAM, dan nyaris tidak ada yang diselesaikan secara hukum. Bagaimana di era Gus Dur-Mbak Mega ini?
Ya, sudah mulai ada indikasi bahwa pemerintah yang sekarang mempunyai komitmenyang lebih kuat pada
perlindungan,dan kemajuan HAM.Kalauretorika memang kita sudah sering mendengar,tetapi yang hendak dilihat masyarakat kan bukti-bukti yang lebih nyata dari kemajuan dan perlindungan HAMitu. Dan, indikasi yang terakhiryang bisa kita lihat adalah bagaimana Gus Dur menonaktifkan Jenderal Wiranto dari jabatan Menkopolkam (Menteri Koordinator – Politik dan Keamanan,Red), untuk memudahkan penyidikan kepada Wiranto dalam usaha menemukankebenaran tentang pelanggaran HAMdi TimorTimur. Kita membutuhkan berbagai bukti lain dari komitmen pemerintah tersebut. Apakah itu berhubungan dengan persoalan-persoalan di Papua Barat, Aceh, tetapi juga menyangkut pelanggaran HAM di masa lampau.
Komnas HAM sekarang nampak lebih bergigi. Apakah ini komitmen orang-orang Komnas HAM,atau karena ada tekanan dari luar negeri?
Saya pikir itu suatu keadaan yang tidak baik kalau Komnas HAM selalu munculdi dalam berbagaiperkara penegakan HAM. Karena dia sebenarnya memberitahukan bahwa badan-badan, atau lembagalembaga yang seharusnya yang melindungi HAMitu tidak bekerja dengan baik. Jadi semakin Komnas HAM mengemukamakakita makinprihatin, — karena dia membuktikan bahwabaikpolisi, jaksa, TNI, dan pemerintah pada umumnyasangatlemah dalam melindungi HAM.Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi satu keadaan yang ideal adalah secara berangsur-angsur Komnas HAM harussurut ke belakang. Dan yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan adalah pemerintah, sesuai dengan standar universal yang sudah kita adopsi. Baik itu dalam TAP 17/MPR/1998 maupun UU tentang HAM No. 39/1999. Di sana tegas dikatakan bahwa pemerintah yang paling bertanggungjawab untuk memajukan, melindungi HAM. Kewajibannya disana, itu bukan kewajiban Komnas HAM.Itu kewajiban pemerintah. ‘
Kabarnya Komnas HAM berencana membentuk KPP HAM Aceh. dan Papua Barat. Bagaimana dengan pelanggaran HAM pada gedung gereja yang sudah dirusak dan dibakar lebih dari 600-an itu?
Negak ada rencana ke sana. Belum ada juga rencana untuk mendirikan KPP HAM untuk Aceh,baru sedang dipelajari. KPP untuk Papua Barat juga sedangkita pelajari, yang ada sekarang baru untuk Maluku. Tapi juga tingkatannya, penekanannya pada mediasi, bukan pada penyelidikan pelanggarannya an sich. Tetapi juga titik berat mediasi dari dua kelompok yang bertikai. Jadi soal kerusuhan dimana gereja banyak dirusak dan lain sebagainya, itu sampai sekarang kan satu persoalan yang haruskita lihat di dalam konteks politik di Indonesia. Dan penyelesaiannya lebih bersifat penyelesaian politik.
Ada pengamat politik mengatakan, bahwa dengan diungkapkannya kasus Timor Timur oleh KPP HAM, kasus bernuansa SARA seperti pembakaran gereja akan berhenti. Ini bagaimana?
Mudah-mudahan. Karena kalau benar dugaan selama ini bahwa berbagai kerusuhan itu diatur oleh kelompok-kelompok yang pro status quo di kalangan militer, maka kita mengharapkan ini (kerusuhan bernuansa SARA, Red) akan menurun.
Anda sendiri melihat ada elite-elite yang bermain dalam kerusuhan bernuansa SARA itu?
Iya jelas, jelas. Itu kan jelas.
Di tabloid AKSI ditulis, anda sering mendapat ancaman dan teror karena tugas yang berkaitan dengan kasus Timor Timur. Apa betul demikian?
Biasa, nggak usah digede-gedein. Biasa aja tuh. Dalam keadaan sekarang itu kan bagian dari pekerjaan, saya pikir kita tidak usah membesar-besarkan. Nggak apa-apa kita hadapi.
Bagaimana Anda menghadapinya?
Yang jaga saya yang diatas (tangannya sambil menunjuk ke atas, Red). Yang melindungi kan diatas.
Jadi Anda selalu optimis, begitu?
Ada memangtakutnyaha…ha…ha. Yang penting kan rasa takut itu tidak membuat pekerjaan kita berhenti. Jangan sampai rasa takut mengalahkan kita. Dan, kita yang harus mengalahkan rasa takut.
Jika Anda diteror terus Anda tidak bakal mundur?
Nggaklah.
Kita bicara yang lain. Dulu waktu HKBP diintervensi Orde Baru tahun 1992, kan banyak juga pelanggaran HAM. Malah SK Bakorstanasda itu justru membuat ephorus versi Orde Baru merajalela. Nah, kasus ini masih bisa nggak diungkap?
Jadiini lebih terpulang pada gereja-gereja sendiri. Bukan hanya HKBP, tapi juga gereja-gereja di Indonesia apakah ikut mempunyai keinginan untuk mengungkap kebenaran. Kalau ini dirasakan sesuatu yang perlu, maka ini waktu yang baik bagi gereja-gereja untuk mengungkapkan kebenaranitu. Ini belum ada,tidak adasatu gereja pun, termasuk gereja HKBP yang menyuarakan, bahwa kamiingin kebenaran tentang campurtanganmiliter kepada gereja sekarang waktunya dibuka. Nggak ada suara seperti itu.
Jadi masih releven untuk dibuka?
Oh…kalau kita tidak tahu apa kesalahan di masa lampans maka kita tidak akan bisa mengelakkankejadian yang samaterjadi di masa depan. Lesson to be learned, pelajaran apakah yang kitapetik dalam masa lampau.Kita tidak memetik satu pun pelajaran, maka wajar kalau kita akan terjerembab pada masa yang akan datang. Karenakita tidak tahu salahnya.
Anda melihat kasus HKBP ini sama dengan kasus PDI Megawati dulu?
Oya, persis. Itu semacam model, semacam satu percobaan, testing. Perencanaanjahatitu diuji dulu, di HKBP berhasil, maka dipakai ke PDI. Jadikelinci percobaannya gereja HKBP lalu dipakai ke PDI (Megawati, Red).
Kenapa mesti gereja atau umat Kristen – yang dijadikan kelinci percobaan, atau direkayasa agar dimusuhi?
Indikasi ini adalah disharmoni dalam masyarakat. Gereja-gereja kita juga dalam waktu yang lama ini tidak menyatu dalam masyarakat. Hidup secara eksklusif,tidak begitu peduli pada masalah-masalah di masyarakat, dan wajar saja masyarakat tidak merasa ada manfaatdari gereja. Dan mereka merasagereja sesuatu yangasing. Sekali tempogereja dilabel sebagai ancaman pada agamalain, dilabel sebagai tempat orang-orang kayadanlain sebagainya. Maka gereja dengan mudah menjadi sasaran.
Soal izin membangun tempat ibadah juga dijadikan alasan untuk merusak. Ini bagaimana?
Iya itu kan teknis sekali. Di bawahnya kan disharmoni, dan disharmoniini kan harus diperbaiki semua pihak. Tidak bisa hanyaorang Kristen yang memperbaiki. Disharmoni dalam masyarakatitu harus dibangun secara bersama dengan kelompoklain, umat Islam. Untukini apa yang diperlukan? Umpamanya,trust building: Bagaimanakita membangun saling percayadiantara umatKristen, umatIslam, dan umatumat lain. Usaha apa yang sudah kita buat, jangan kita dulu menuntut orang lain. Jadi menuntutdiri kitalah dulu. Usaha apa yang sudah kita buat supaya umat beragamalain percaya pada kita. Iya dong. Harus dong, kalau tidak dia akan terus dibakar gerejanya.
Lalu bagaimana Anda melihat posisi umat Kristen/Katholik di era Gus Dur-Mbak Megaini?
Iya, seperti yang saya katakan tadi,itu lebih pada satukorban pertarungan politik. Kita sering menjadi
kambing hitam, jadi sasaran, persoalannyakan kita yang sering membuat kita jadi kambing. Gampang dihitamkan, makanya gereja jangan jadi kambing. Jadi gerejalah.
Maraknya kerusuhan bernuansa SARA di Tanah Air apakah ini indikasi bahwa banyak warga gereja kurang memahami politik?
Untuk jangka waktu yang lama teologia kita masih memandang politik suatu bidang yang tidak perlu dilayani. Padahalpolitik juga wilayah pelayanan, dan kita nggak pernah secara serius membuat pelayanan di bidang politik. Bahkan kita apolitis. Kalau ada Pendalaman Alkitab, ada program remaja, sekolah mingguitu soalpolitik dianggap bukan soal gerejawi. Itu harus dijauhkan dari gedung gereja. Nah,jaditidak bisa disalahkan rupanya bahwa umat Kristen tidak mempunyai kesadaran politik yang memadai di tengahtengah masyarakat yang sangatpluralistik yang cepat berubah ini. Kitatidak dilengkapi, warga tidak dilengkapi dengan memadai supaya mereka dapat menjadi warga jemaat tapi sekaligus juga warga masyarakat.
Kalau begitu Andasetuju dong pendirian partai bernafas Kristen seperti PDKB, Partai Kristen Nasional Indonesia dan Partai Katholik Demokrat?
Saya sangat menolak. Saya melihat satu kebodohan baru di abad ini, di mana kekristenan dipakai untuk kepentingan politik.
Tapi kan program mereka mengedepankan HAM juga?
Itu sudah jelas. Posisi saya yah, sebagai kekristenan tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk kepentinganpolitik, itu aja. Dan kita hidup di tengah masyarakat yang pluralistik. Kita memerlukan yangtadi, harmoni. Jangan kita memperkuat lagi sektor-sektor, iya kan. Ketika ada gejala sektarian berkembang di Indonesia kita juga memberikan reaksi yang sama,kitajuga membuat gerakan-gerakan yangsektarian. Membikin partai Kristenlah, apalah.
Anda setuju partai bernafas Kristiani ini dibubarkan?
Urusan mereka itu. Bukan urusan saya. Jangan pemerintah kita harapkan membubarkanitu,salahlagi, otoriter kan. Yah, merekalah bubarin diri, sadar sendiri. Itu sektarian. Jangan cuma nuduh Islam sektarian, tahu-tahu dalam diri kita juga ada sektarian. (Jonro)