HAM & Pembangunan

Kebutuhan atas sebuah jaringan kerja yang luas, lintas sektoral dan nasional di kalangan Lembaga Usaha Kesejahteraan Kristen/Lembaga Pelayanan Kristen telah lama dirasakan. Kebutuhan ini bukan semata-mata didorong oleh alasan-alasan praktis, tetapi lebih dirasakan sebagai keinginan untuk bersekutu, keinginan untuk bersetiakawanan, dan bekerja sama. Beberapa tahun terakhir ini memang tumbuh beberapa pertemuan/forum bahkan jaringan kerja di kalangan lembaga-lembaga pelayanan Kristen, namun masih terbatas pada sektor pelayanan tertentu atau wilayah tertentu.

Ketika Departemen Partisipasi Gereja dan Pembangunan PGI mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan/forum Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)/Lembaga Pelayanan Kristen (LPK), ada 40 lembaga yang menghadiri pertemuan tersebut di Wisma Kinasih Bogor, dari tanggal 27-29 Juli 1988.

Pada akhir pertemuan telah diambil kesepakatan untuk membentuk satu Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia. Sebagai langkah kebersamaan yang akan lebih menyatakan fungsi kehadirannya serta lebih mendukung gereja dalam melaksanakan pelayanan yang utuh, di tengah-tengah bangsa yang membangun untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pertemuan tersebut berpendapat bahwa perlu diwujudkan cara berpartisipasi dan melayani dalam pembangunan dengan tujuan agar dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sedang melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dapat didirikan tanda-tanda mengenai kesejahteraan, keadilan, kemerdekaan, persaudaraan, perdamaian dan kemanusiaan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dunia ini dengan kedatangan Kerajaan-Nya.

Pembangunan yang diselenggarakan bangsa Indonesia adalah upaya mengamalkan seluruh sila Pancasila dalam rangka mencapai masyarakat yang lahir dan batin lebih baik, adil dan makmur. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, berperan serta penuh, berketahanan utuh menjadi hak serta tanggung jawab setiap anggota masyarakat termasuk warga gereja.

Panggilan gereja untuk berperan serta dalam pembangunan didasarkan pada tanggung jawab untuk mengelola segenap ciptaan Allah (Kej. 1: 26 dan 28) dan ikut serta mewujudkan kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan seperti yang dikehendaki Tuhan bagi semua orang (Yer. 22: 3, Amos 14 dan 24, Mat. 25: 31-35, dan Luk. 4: 18-21).

Salah satu aspek yang selalu menonjol dalam kehidupan masyarakat ialah masalah kemiskinan dan keadilan. Memasuki era industri di mana tata hubungan akan semakin rumit, diperlukan peningkatan, pengembangan, pembaharuan struktur sosial sambil meratakan keadilan sosial dan peningkatan kesetiakawanan sosial.

Kesejahteraan sosial adalah hak setiap orang dan gereja sadar akan tugas Diakonia yang tak dapat dipisahkan dan tugas Koinonia dan Marturia yang mengharuskan gereja bersama-sama memerangi segala kemiskinan, penyakit, kelemahan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Diakonia adalah pelayanan terhadap hidup yang utuh yang meliputi kesejahteraan lahir batin yang mempunyai konsekuensi pengorbanan material dan spiritual. Tugas panggilan itu harus dijalankan bersama-sama dalam semangat persatuan dengan cara yang sebaik-baiknya dan dengan bentuk paling tepat bagi tiap tempat dan zaman.

Dalam tugas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila perlu adanya peran dan ruang gerak yang lebih besar untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam pembangunan, khususnya para petani dan nelayan serta lembaga-lembaga sosial di daerah pedesaan, agar kreativitas mereka dapat berkembang dalam rangka meningkatkan swadaya mereka bagi perubahan kualitas kehidupan yang lebih layak.

Pertemuan berpendapat bahwa masalah-masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan hal-hal lain saling mengait dan oleh karena itu lembaga-lembaga bersama-sama menanggulanginya melalui pemahaman bersama dengan semangat persatuan melaksanakannya secara nyata, dengan tetap menghormati dan memberi kebebasan kepada lembaga-lembaga untuk melaksanakan tugas dan kehadirannya masing-masing di tengah masyarakat dan lingkungannya.

Jaringan kerja ini menghubungkan lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang selama ini dikenal sebagai berikut:

Lembaga/Usaha Kesejahteraan Sosial: lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelayanan bagi anak cacat, jompo, anak terlantar/anak jalanan, narapidana, gelandangan, penanggulangan korban narkotika dan lain-lain.

1. LSM/LPSM/LPPM: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga di akar rumput yang bekerja untuk peningkatan kehidupan rakyat yang lebih layak. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) adalah lembaga yang bekerja untuk membantu membina kelompok-kelompok akar rumput agar dapat meningkatkan swadayanya dalam memenuhi serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Lembaga Pembangunan Prakarsa Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bekerja dalam pengorganisasian masyarakat akar rumput agar mereka dapat menjawab tantangan serta mengembangkan kehidupan mereka sendiri. Lembaga-lembaga ini bekerja di bidang pembangunan desa, pelayanan buruh, penyadaran dan bantuan hukum, latihan/pendidikan keterampilan, pengembangan, koperasi, pelestarian alam, pelayanan ibu dan anak, dan lain-lain.

2. Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial: Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal bagi pekerja sosial.

3. Badan Koordinasi Pelayanan Kristen: Lembaga yang menghimpun lembaga pelayanan Kristen secara sektoral sesuai dengan bidang pelayanan yang khas.

1. Parpem Gereja-Gereja: Badan Pelayanan Gereja yang melayani dalam bidang partisipasi pembangunan.

Menyadari kepelbagaian lembaga-lembaga, baik dari segi kelompok dampingan, pendekatan dan strategi, serta saling berkaitan masalah-masalah sosial yang hendak ditanggulangi, maka tujuan dari Jaringan Kerja ini ialah: berusaha meningkatkan rasa kebersamaan dalam menanggulangi masalah-masalah sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan yang merupakan perwujudan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan sebagai tugas panggilan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kesaksian Alkitab. 

Untuk mencapai tujuan ini Jaringan Kerja menunjuk satu kelompok kerja yang berfungsi sebagai fasilitator dengan tugas pokok:

1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi kelembagaan dan permasalahan semua LPK di Indonesia dan menyusunnya dalam satu Kompendium.

2. Menyiapkan pertemuan/forum tingkat nasional dalam waktu satu tahun sejak Jaringan Kerja dibentuk dan menyusun konsep pedoman kerja dengan memperhatikan peranan wilayah dan kemungkinan sektoral.

3. Membuka komunikasi dengan gereja, pemerintah maupun instansi lain termasuk forum-forum nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, diharapkan dapat terselenggara serangkaian kegiatan Jaringan Kerja, terutama pertemuan/forum di wilayah dan/atau secara sektoral.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut maka tugas dan panggilan bersama semakin dipahami, kepelbagaian lembaga dan pelayanannya semakin disadari sebagai kekayaan bersama, dan dimungkinkannya menemukan serta menciptakan peluang-peluang bagi kerja sama antara anggota Jaringan Kerja maupun untuk keseluruhan.

Evaluasi dari kegiatan-kegiatan tersebut, bersama dengan hasil Konsultasi Nasional Diakonia ini, akan merupakan bahan masukan utama bagi pertemuan nasional Lembaga Pelayanan Kristen dalam menempa kesepakatan baru tentang arah dan gerak Jaringan Kerja pada masa-masa mendatang.

Lembaga-Lembaga Pelayanan Kristen tidak mungkin lepas dari kehidupan gereja karena banyak lembaga ini didirikan atas prakarsa gereja-gereja, dan yang lainnya didirikan oleh anggota-anggota gereja.

Tentu tidak ada maksud agar lembaga-lembaga tersebut mengambil alih tugas pelayanan gereja, karena memang tugas panggilan pelayanan yang disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus kepada gereja-Nya bukan hal yang dapat dialihkan.

Oleh karena itu, secara tulus Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia menaruh harapan yang tulus bahwa melalui konsultasi ini dapatlah kiranya ditingkat-kembangkan kerja sama antara gereja-gereja dengan lembaga-lembaga pelayanan Kristen. Kerja sama bukan hanya di tingkat nasional/pusat/sinode, tetapi juga di tingkat jemaat, karena di tingkat inilah kebanyakan lembaga-lembaga menyelenggarakan kegiatan pelayanannya.

Jaringa Kerja yakin bahwa kerja sama tersebut dapat ditingkat-kembangkan karena dasar pemahaman bersama atas tugas dan panggilan pelayanan yang utuh, sebagaimana yang dipahami oleh lembaga-lembaga pelayanan Kristen dan gereja-gereja di Indonesia. Adalah tugas bersama gereja-gereja dan lembaga untuk merumuskan hubungan kerja sama tersebut.

Hubungan yang fungsional, yang saling memperkaya pelayanan bersama di tengah-tengah masyarakat bagi kemulian-Nya.

Penulis: Asmara Nababan 

Kalau Anda sudah memiliki rumah di Pantai Indah Kapuk, atau baru mengincarnya, bersiaplah menghadapi dua kemungkinan mendapat untung lantaran harganya naik atau terpaksa harus menjadi pengungsi karena digusur dari kawasan bekas hutan bakau itu.

Boleh jadi pengusahaproperti kondang Ciputra akhir-akhir ini tidak bisa tidur lelap. Bagaimana tidak? Pantai Indah Kapuk (PIK), proyek propertinya, kini sedang didera persoalan berat. Proyek perumahan mewah itu dituding sebggai salah satu penyebab banjir yang melanda jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Memang, sebenarnyaini bukan isu baru. Sejak mulai dibangun, proyek ini sudah mengundang perdebatan sengit. Kala itu banyak yang khawatir pembangunan proyek yang berlokasi di kawasan rawa-rawa di pinggiran pantai itu bisa merusak lingkungan. Kecuali bisa mengganggu kelestarian hewan-hewan yang hidup di sana, para pakar lingkungan pun mengingatkan proyek itu bisa menyebabkan banjir.

Namun, Ciputra tak peduli. Ia begitu yakin, proyek yang ditangani ahli bendungan dan kanal dari Belandaitu tak akan mengancam lingkungan sekitarnya. ”Saya siap digantung jika PIK menyebabkan banjir,” ujar Ciputra waktuitu, seperti dikutip Menko Ekuin Kwik Kian Gie.

Masalahnya sekarang, apakah Ciputra akan menjilat ludahnya sendiri? Soalnya, tahun demi tahun, terbukti proyek tersebut menyebabkan banjir yang sangat mengganggu masyarakat. Tak kurang dari Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengecam keberadaan PIK. ”Memalukan sekali kalau orang yang mau ke bandarainternasional harus naik truk,” kecamnya. Untukitu ia pun melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta untuk meneliti pelanggaran lingkungan hidup di sekitar PIK.

Jelas, kondisi ini tak menguntungkan bagi PIK. Sejak banjirjalan tol menjadi sorotan masyarakat, penjualan properti PIK seolah ikut membeku. Padahal, harganya mulai merangkak naik akhir tahun lalu. Sekarang, orang yang semula berniat bertransaksi, baik di pasar primer maupun sekunder, memilih bersikap wait and see. Singkat kata, mereka banyak yang menunda niatnya membeli rumah disana. Padahal harganya merangkak naik akhir tahun lalu. Sekarang, orang yang semula berniat bertransaksi, baik di pasar primer maupun sekunder, memilih bersikap wait and see. Singkat kata, mereka banyak yang menunda niatnya membeli rumah di sana.

Ancaman bagi pembeli kavling: tak dapat IMB

Sebenarnya tidak perlu heran kalau sang pengembang mengotot mendapatkan tanah reklamasi. Pasalnya, biaya pengurukan tidaklah seberapa ketimbang harga jualnya. Untuk harga perdana saja mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai empatkali lipat. Jadi, dengan proyek seluas 1.000 hektare bisa dibayangkan berapa besar keuntungan akan dikeruk pengembang.

Lokasi PIK memang bisa dibi lang sangat strategis. Perumahan mewah ini mempunyai lapangan golf yang dekat sekali dengan tol menuju bandara yang juga bakal tembus ke jalan tol lingkar luar Pondok Indah. Ditambah pembangunan fasilitas sosial dengan stan dar kelas satu, membuat banyak orang mengiler ingin memiliki atau  sekadarinvestasi di PIK, kawasan yang dulunya ditentang mati-matian Emil Salim ketika menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

”Gangguan” bagi PIK tak cuma datang dari kaum pecinta lingkungan hidup. Sepinya peminat properti karena krismon membuat proyek reklamasi di Sektor Utara Barat, yang sudah setengah jalan, terhenti. Lantas, Mei 1998, tatkala prahara melanda Jakarta, kompleks itu ikut menjadi korban. Massa perusuh ikut merambah PIK. Selain menjarah isi rumah penghuni, mereka pun melakukan pembakaran. Kini, dengan makin tingginya debit air yang merendam jalan tol bandara saat musim hujan, bukan tak mungkin memaksa Pemda DKI mencabutizin pembangunan PIK.

Guna mengantisipasi kemungkinan buruk itu, para pemilik PIK telah menginstruksikan manajemen untuk menunggu perkembangan yang terjadi seraya memberikan informasi bagi konsumen. ”Sekarang kamiharus aktif menentramkan penghuni,” kata Vincent, Pemasar PT Mandara Permai, pengembang PIK yang merupakan konsorsium Liem Sioe Liong, Sudar lbahmnanan bangan yang terjadi seraya memberikan informasi bagi konsumen. ”Sekarang kamiharus aktif menentramkan penghuni,” kata Vincent, Pemasar PT Mandara Permai, pengembang PIK yang merupakan konsorsium Liem Sioe Liong, Sudwikatmono, dan Ciputra.

Menurut Vincent, saat ini banyak konsumen yang ngeri IMB (Izin Mendirikan Bangunan)-nya tidak bisa keluar. Ini bisa dipahami. Sebab, tak sedikit penghuni PIK yang sudah membayar lunas kavling. ”Kalau beli tanpa bisa memiliki atau memakai, lalu bagaimana?” tuturnya ikut gusar. Akibat kekhawatiran itu, beberapa calon konsumen yang semula menyatakan tertarik, menunda pembelian. Bahkan, ada yang sudah menyetor uang muka akhirnya membatalkan dengan menarik uang muka yang telah disetor.

Kekhawatiran initernyata bukan hanya menyerang para pemilik kavling, melainkan juga pemilik rumah. Menurut Vincent, bagaimana mungkin mereka yang sudah membangun rumah bisa tentram kalau IMB kavling lain di sekelilingnya tidak bisa turun. “Mereka waswas juga kalau hidup terpencil dikelilingi ilalang.”

Vincent sendiri mengimbau agar calon konsumen tak perlu resah. Paling tidak, katanya, sampai saat kekhawatiran itu belum terbukti. Nyatanya, “IMB yang sudah didaftarkan tetap bisa keluar,”. Saat ini memang terlihat ada pembangunan beberapa rumah di kavling Sektor Utara Timur PIK (dengan patokan Jalan TolIr Sedyatmo).

Memang, Vincent mengakui, saat ini proyek reklamasi di Sektor Utara Barat seluas 4 hektare sudah diberhentikan. Tapi, pihak pengembang sekarang masih membahas permasalahannya dengan Pemda DKI. Kalau PIK terbukti bersalah, PT Mandara Permai akan bertanggung jawab. Bahkan, untuk membuat jalan tol pun, kalau itu menjadi penyelesaian final, tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. ”Yang penting persoalannya tidak berlarut-larut. Kasihan para penghuni PIK,” katanya.

Nasib konsumen ini bukannya tidak mendapat perhartian dari Menteri Sonny. Kendati begitu, ia menyatakan tak akan segan-segan untuk menurunkan timnya jika Pemda DKI tak menangani persoalan ini secara serius. Tim yang disiapkan Sonny meliputi polisi ekonomi dan lingkungan.

Namun, Sonny sendiri tampaknya cenderung memilih jalan tengah. Baginya, yang paling penting adalah mencegah terulangnya banjir. Untuk itu ia mengusulkan agar kawasan hutan bakau ditanami kembali, sistem pemompaan airnya dilaksanakan hingga banjir bisa dicegah. “Jadi, belum tentu izin PIK akan dicabut,” ujarnya. Pencabutan izin, lanjut Sonny, baru akan Sdilakukan kalau memang kerusakan yang ditimbulkannya sangat parah atau kalau PIK memang terbukti menjadi penyebab utama bencana banjir tersebut.

Harga tergantung negosiasi dengan pemda

Jika sampai PIK terbukti menjadi biang bencana banjir, jelas pengembangnya akan mengalami kerugian berlipat ganda. Keuntungan yang sudah di depan mata pun akan terbang. Asal tahu saja, harga-harga perumahan di kawasan utara Jakarta sebenarnya sedang mengalami kenaikan, termasuk juga di PIK. Contohnya di Mediterania, blok utama dengan akses tiga jalan, di pasar sekunder harganya bisa melambung menjadi Rp 2,2 juta permeter persegi November alu. Sebelumnya harga kavling disitu dipatok Rp 1.4 juta per meter per segi. Lonjakan yang cukup tinggi, memang. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga terendah waktu kerusuhan terjadi, yakni “cuma” Rp 1.2 juta per meter persegi.

Ramainya pemberitaan mengenai PIK di media masa memang ada pengaruhnya di pasar sekunder. Menurut Evie Irawan, Managing Director broker properti Era Lovina, ada penundaan beberapa pembelian yang sebelumnya kelihatan sudah serius. Calon pembeli menunggu sampai keadi tap. Kebanyakan pembeli di PIK memang lebih suka membeli kavling dan membangunnya sendiri untuk kawasan favorit di Sektor Utara Timur. Para pembeli kavlingini tendaa C3 Tenang AAREag medah serius. Calon pemben menunggu sampai kead: 2 tap. BanaNNAA memang lebih Suka membeli kavling dan membAngunnyasendiri untuk kawasan favorit di Sektor Utara  Timur. Para pembeli kavlingini tentu saja khawatir dengan persoalan  pengembang yang sedang bermasalah dengar/ pemda. Bila pertikaian ini tak mehemui kata sepakat, bisabisa IMB/tidak akan terbit.  

Evie sebenarnya tidak terlalu khawatir tak bisa menjual produknya di PIK saat ini. Walau beberapa minggu ini cukup banyak berita tentang PIK, ternyata tetap saja ada orang yang masih mau membeli di PIK. “Kemarin saja masih banyak yang maubeli, kok.” Para pemilik lahan juga kelihatan menunggu tidak terburu-buru mau melepaskan tanah atau rumahnya yang akan membuat harga bisa jatuh. ”Kebanyakan dari mereka berpikir kalau dijual sekarang dan uangnya disimpan di bank, bunganya terlalu kecil,” tambah Evie yang timnya biasa menjual dua unit per bulan dari PIK beberapabulan ini.

Sementara itu, harga kavling di pasar primer juga sudah mulai bergerak sejak PIK mulai lepas dari trauma kerusuhan Mei 1998. Awal tahun lalu harga tanah di Sektor Selatan, yang mendekati batas perkampungan, berharga Rp 700.000- Rp 900.000 per meter per segi. Adapun di Sektor Utara Rp 800.000-Rp 1,3 juta per meter per segi dengan diskon 304 untuk pembayaran kontan. Mulai Agustus tahun lalu harganya, belum termasuk PPN, sudah menjadi Rp 900.000 – Rp 1,1 juta semester persegi di Sektor Selatan dan Rp 1,1 juta – Rp 1,3 juta permeter persegi di sektor Utaram tanpa ada diskon.

Nah, sekarang Anda tinggal pilih mau membeli pada saat orang lain sedang ragu memilih atau melupakan saja kawasan yang mungkin akan kembali lagi menjadi hutan bakau.

Posisi Jenderal Wiranto sebagai Menko Polkam benar-benar di ujung tanduk. Senin sore lalu, Komnas HAM, berdasarkan investigasi Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM di Timor Timur, menyerahkan rekomendasiknya kepada kejaksaan Agung. Nah, yang paling mendapat perhatian publik tentu saja soal disebutnya nama Wiranto sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban karena gagal mengamankan pelaksanaan pengumuman dua opsi dari pemerintah. Seperti mendapat momen yang pas, Presiden Gus Dur kabarnya bakal mencopot Wiranto kembalinya dari lawatan ke luar negeri, 13 Februari ini.

PERSPEKTIF WIMAR:
KAI ini, Perspektif Baru akan bicara tentang "resolusi konflik” dan bagaimana mengatasinya, karena konflik di negara kita akhir-akhir ini bukan hanya meningkatdari sudut pandang kuantitas, tapi juga dalam sudut pandang kualitas. Juga, kelihatannya semakin sulituntukdiselesaikan. Konflik sepertiyang kitaketahui bersama, samasekali tidak mem-bantu untuk ke luar dari krisis yang berkepanjangan ini, bahkan cenderung menciptakan krisis baru yang lebih parah.Kita bisa sebutkonflikfisik seperti yang terjadi diAceh, Poso ataupun Maluku yang belum sempurnaproses penyelesaiannya. Sementara, kita juga harus berhadapan dengan berbagai macam konflik, seperti konflik politikantarelit, konflik persepsi, serta konflik kita dengan dunia international misalnya mengenaipersoalan terorisme. Untuk membahas tentang persoalan ini dan bagaimanakita sebagai masyarakat dan sebagaipiiblik bisa mengambil bagian dalam proses penyelesaian konflik ini, Perspektif Baru menghadlirkan Asmara Nababan,Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tentang bagaimanaturut ambil bagian dalam upaya penye-lesaian konflik tersebut, dengan dipandu Ruddy Gobel.

Pandongin Anda tentang konflik di tanah air yang cenderung meningkat kuantitas maupun kualitasnya, bagaimana?

Kita harus menyadari bahwa satu masyarakatitu tidak pernah bebas dari kon-flik. Konflik itu kalau dikelola dengan baik, justru malah memberikan peluang-peluang kemajuan bagi masyarakatitu sendiri. Jadi, Mkitu tetap ada. Yang menjadi keprihatinan adalah, konflik yang keluar dari ineka-nisme-mekanisme penyaluran dan menggunakan kekerasan atau melakukan penyelesaian-penyelesaian yang melanggar hukum. Konflik semacam inilah yang sebenarnya memberikan dampak buruk bagi satu masyarakat, apakah itu menyangkutsolidar-itas masyarakat ataupun menghambat kemajuan dari masyarakatitu sendiri. Ini yang harus dicermati, dan dicari jalan kelu-arnya atau resolusi atas konflik yang menggunakan kekerasan. Juga konflik yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, apakah itu hukum kebiasaan maupun hukum positif di masyarakat maupundi satu bangsa.

Kalau melihat ciri-ciri kenflik yang ada di Indonesia, bisakah Anda memberikan elaborasi bagaimana karakteristiknya dan kemudian seperti apa yang bisa dikatakan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegaya?

Pertama, secara klasik konflik dibagi dua, yaitu konflik horizontal dan vertikal. Konflik vertikal ketika terjadi konflik antara penguasa dan masyarakat, sedangkan kon-flik. horizontal antara kolompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Pemisahan ini sebenarnya hanyateoritis, dalam prak-tiknyaitu saling terkait. Tidak pernah ada yang murni, konflik horizontal atau murni konflik vertikal. Nah, yang patut kita lihat di dalam konflik horizontal, bagaimanapun juga tanggung jawab dari negaraitu tetap tidak hilang. Bila terjadi konflik horizontal, maka sebenarnya yang bertanggung jawab pertama-tama adalah negara, dalam hal ini peme-rintah, Itu hal pertama yangtidak boleh dilu-pakan. Kedua, kalau dilihat konflik yang ada di Indonesia berdasarkan satu pengamatan yang dalam, satu analisis yang dalam akan sampai kepada dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan. Apakah itu di Papua, Aceh, Poso, Maluku, Ambon, dan tempat-tempat lainnya. Pada bottom line-nya atau dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan sosial, ekonomi, moral dan ketidakadilan po-litik. Nah, berbagai ketidakadilan itu dima-nifestasikan dalam konflik. Jadi, kalau ada pemikiran mengenai “esolusi konflik” makapenyelesaian konflik yang fisik itu kalau tidak diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah ketidakadilan, makasifat penyele-saian persoalan kekerasan itu sifatnya sementara.

Karena sebagian besar adalah masyarakat umum yang cukup sulit membicarakan perbedaan konflik dari sudut pandang teoritis, mungkin secara praktis, konflik yang terjadi misalnya konflik politik antar elit politik, kemudian perbedaan pendapat sedemikian tajam sampai kemudian mengganggu atau merusakcitra negeri ini. Atau, katakanlan kemudian ada konflik-konflik lain misalnya pelanggaran hukum tapitidak kemudian memberikan dampak langsung terhadap terjadinya kekerasan lain. Apakah ini termasuk konflik yang perlu kita hindari?

Kalau kita lihat konflik antarelit politik, sebenarnya konflik semacam itu bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dimana masyarakatkita itu dipaksa harus cerdas untuk mengetahui dan memilah mana yang gabah, mana yangberas. Jadi, konflik antara pemimpin itu sepanjang tidak menggunakan kekerasan, sepanjang tidak melanggar hukum itu bagi saya sesuatu yang wajar yang dapat mencerdaskan masyarakat. Yang harus kita tolak, adalah konflik yang diikuti dengan kekerasan atau konflik yang mem-by pass peraturan-peraturan dan bukan hanya peraturan hukum legal positif tetapi juga kepantasan, atauran-aturan moral, pedoman moral. Masyarakat harus tolak konflik-konflik semacam itu.

Bila kita bicara tentangperan pemerintah, tentu sangat krusial dalam proses penyelesaian konflik. Bagaimana Anda memberikan evaluasi tentang peran yang dilakukan pemerintah dalam upaya untuk pengentasan persoalan yang terjadi misalnya di Aceh, Poso dan lain-lain lewat upaya-upaya yang sudah dilakukan misalnya dengan Malino dan lain lain? Apakah itu sudah cukup sebagaisyarat formal untuk penyelesaian sebuah konflik?

Pertama, kalau kita melihat upaya-upaya yang ada sudah cukup  signifikan. Hanya kita lihat pada Konflik Poso, Maluku dan Ambon dimana ada Malino I dan MalinoII. Itu satu langkah yang kita sambut baik. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, Malino I dan MalinoII ini sebenarnya hanya langkah pertama yang harusnyadiikuti denganlangkah-langkah selanjutnya. Malino I dan Malino II memberikan kondisi kepada masyarakat untuk kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berkonflik itu, untuk membuka diri kepada kemungkinan perdamaian. Memang belum terjadi perdamaian. Dan, kemungkinan itu menjadi terbuka. Nah, di sana sebenarnya saya melihat upamanya kelemahanatau kesungguh-sungguhan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Langkah langkah berikut itu harus sampai kepada menyentuh dasar dari konflik. Alasan utama dari konflik itu, yaitu masalah-masalah keadilan. Itu makanya, kalau membayangkan penyelesaian Poso dan Ambon,saya bayangkan dalam satu dua tahun terjadi percakapan, negosiasi, perundingan antara kelompok tersebut setidak-tidaknya bagi saya enam sampai delapan kali. Jadi, ada Malino I, MalinoII, Malino III sampai Malino VIII untuk Poso, begitu juga untuk Ambon. Karena tidak mungkin kita harapkan dalam satu negosiasi, dalam satu perundingan yang hanya berjalan dua hari semuapersoalan itu bisa diselesaikan. Hanya sayangnya, waktu itu seakan-akan perjanjian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon dipersepsikan sebagai lampu aladin, yang kalau digosok semua persoalan selesai. Padahal, dia hanya pembukapeluang kepada penyelesaian damai, belum penyelesesaian damai. Untuk penyelesaian damai, diperlukan negosiasinegosiasi yang terus-menerus. Nah, siapa yang berkewajiban, siapa yang berkewenangan untuk mengambil langkah-langkah tersebut? Pemerintah.Itu jelas, konstitusi kita memerintahkan tugas, meletakkan tugas dan tanggung jawab di tangan negara terutama pemerintah.

Kita masih bicara soal Malino yang merupakan prasyarat, atau merupakan satu awal dari proses perdamaian. Langkah langkah yang Anda maksudkan, selain langkah-langkah dialog dan langkah-langkah perundingan. Apakah ada langkah-langkah lain yang lebih konkret yang bisa dilakukan pemerintah?

Kalau kita lihat dari lampiran dari Malino I dan Malino II, itu memuat daftar kegiatan dan time table. Jadi, umpamanya kapan mulai dilakukan, berapa lama dan seterusnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata lampiran dari perjanjian tersebut tidak terlaksana. Ada penundaan-penundaan, dan celakanya penundaan-penundaan itu tidak pernah dikomunikasikan kepada kedua belah pihak berikut alasan-alasannya.Itu, menyebabkan kepercayaan yang mulai timbul di kedua belah pihak merosot lagi. Ini serius tidak sih pemerintahnya? Tadinyakan sudah mulai percaya. Nah, itu umpama kelemahannya. Kalau itu kita tanya mengapa, saya tidak tahu apa komitmen yang mestinya sangat kuat dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lanjutan itu. Oke, bisa saja time table atau jangka waktu dan waktu disusunnya kurangrealistis. Dikomunikasikanlah kepada keduabelah pihak, ini Iho terpaksa kita tunda, karena begini-begini. Karena tidak ada penjelasan semacam itu, keduabelah pihak bisa mengambil kesimpulan masing-masing yang sifatnya spekulatif, dan itu mengurangi serta memerosotkan lagi kepercayaan yang sudah mulai terbangun baik antarkelompok maupun kelompok dengan pemerintah.

Jadi, kalau bisa kita katakan ini sebetulnya persoalan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang terlibat atau yang bertikai? Nah bagaimana dengan upaya penyelesaian kalau bisa kita katakan itu sebagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk daerah lain, misalnya kon Nik yang terjadi di Aceh dan kemudian di Papua. Bagaimana penilaian Anda?

Kalau kita bicara dalam konteks Aceh maupun Papua, maka sebenarnya sampai sekarang belum jelas. Sikap pemerintahdalam menyelesaikan konflik itu, masih mendua. Di satu pihak mengatakan akan menempuh jalan perundingan perdamaian,tapi di pihak lain juga menonjolkan penyelesaian yang militeristik baik itu di Papua atau di Aceh. Bagi saya, pendekatan semacam ini tidak akan pernah dapat menyelesaikan konflik. Kalau saya melihat sifat dan besarnya konflik sertaakibatnya terutama bagi korban di Papua dan di Aceh, maka pilihan satu-satunya menurut saya adalah melalui negosiasidan jalan perdamaian perundingan dan lain sebagainya. Hanya dengan demikian, kita dapat menyelesaikan masalah Papua maupun masalah Aceh dengan tidak mengorbankan jiwa rakyat yang pada umumnya tidak berdosa tidak tahu soal apapun tapi mereka menjadi korban, baik jiwanya, nyawanya juga harta bendanya. Singkatkata, bagi Aceh dan Papua menurutsaya penyelesaian konfliknya harus ditempuh melaluijalan damai, perundingan negosiasi.

Apakah kita sebagai masyarakat, bisa ikut terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan konflik itu?

Sebenarnya, masyarakat dapat mengambil peranan atau tanggung jawab dalam penyelesaian konflik itu dengan cara yang sangat sederhana. Pertama, mengungkapkan secara terbuka bahwa masyarakat menolak penyelesaian konflik kekerasan, tapi mendorong perdamaian.Ini harus diekspresikan sebagai bukti dari solidaritas kita kepada korban dari konflik, apa pun motivasi alasan konflik itu. Jadi, ini harus kita ekspresikan. Sayang, kita belum begitu terbiasa dengan pengungkapan solidaritas yang peaceful, yang damai. Umpamanya, kebiasaan mengirim surat kepada pemerintah bahwasaya ibu rumah tangga, namasi“ini” menyatakan keperihatinan terhadap konflik umumnya di Poso. Mendesak pemerintah menyelesaikannya secara adil dan damai. Coba bisa dibayangkan kalau adasurat seperti ini tiap hari, tiba di mejanya presiden 50 saja tiap hari. Dalam satu tahun, akan ada ribuan surat. Itu, saya pikir akan mendorong serta mengubah persepsi pemerintah terhadap masyarakat. Jadi, ekspresi itu harus dibiasakan dalam masyarakat, jangan diam. Diam itu bisa ditafsirkan menyetujui. Jadi, dia harus mengekspresikan menolak. “Kami menolak konflik kekerasan, kamipro perdamaian”. Penyelesaian konflik secara damai itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan masyarakat, adalah melengkapi dirinya untuk tidak ikut dalam konflik. Hemat saya, dua hal tersebutbisa dilakukan semua orang dalam upaya menyelesaikan konflik.

Apakah dua perilaku yang Anda sebutkan tadi sudah ada di kalangan masyarakat kita? Kalau pun kelihatannya masih kurang, bagaimana cara untuk menyosialisasikannya?

Memang masih kurang,tetapijelas sudah ada di berbagai kota secara spontan vestasi dari penolakan terhadap kelompok kekerasan.Umpamanya dalam kasus Ambon, kita tahu ada Baku Bae satu inisiatif dari kelompok masyarakatlepas dari apa pun agamanya yang menolak kekerasan dan mendorong penyelesaian damai. Peranan pendidikan, peranan mediaitu sangat strategis untuk menggalangsolidaritas dan memberanikan masyarakat mengekspresikan dirinya. Saya pikir, itu perubahannya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Kalau kita bisa dengar talkshow di radio, di televisi, respon dari khalayak masyarakat sudah makin positif.

Menarik pembahasan Anda, karena sembat tersebut peran media. Dalam situasi pers yang bebas seperti ini, kita tentu merasakan betapa media memainkan peran yang sangai penting, terutama dalam hal-hal yang bersinggungan dengan opini masyarakat. Kalau melihat kondisi pemberitaan media massa selamaini, ada kesan atau barangkali mung kin hanya kesan saya, media itu lebih senang memberitakan hal-hal yangsifatnya kontroversial misalnya begitu ada bom, bom yang dijadikan headline’ bukan tentang bagaimana masyarakat menyikapi ini. Bagaimana penilaian Anda?

Saya membayangkanlima sampai 1C tahun ke depan, media massa kita masih dalam suasana pencarian bentuk keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Selama 30 tahun, tanggung jawab lebih dikemukakan dan kebebasan dihambat. Tiba-tiba pada 1998 kita terbuka. Ada switch, sekarang kebebasan sangat utama dan tanggung jawab sangat sedikit, butuh waktu untuk menyeimbangkan itu. Tetapi saya akan menolak, kalau ada upaya sekarang untuk mengekang media massa. Proses. itu akan berjalan sendiri, dan masyarakatjuga akan semakin cerdas untuk . menerimaberita dari media, tidak mudah lagi berubah karena pemberitaan headline dan lain sebagainya. Itu juga butuh proses waktu. Tetapi tentu masyarakat mengharapkan dan itu wajarsaja, bahwa mediaitu juga disamping suka kepada persoalan-persoalan yang kontroversial perlu juga memberikan perspektif untuk penyelesaian persoalan. Saya pikir, dialog kita saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab media untuk masalah masalah yang sangat mendesakdi tengah-tengah masyarakat, yaitu konflik.

Tentu tidak sah, kalau kita bicara tentang penyelesaian konflik tapikita tidak berbicara tentang hukum dan keadilan. Kemudian kalau hukum, kita juga tentu harus berbicara tentang siapa yang berperan dalam proses penegakan hukum tentu mulai dari DPR yang menciptakan undang-undang (UU), kemudian ada aparat-aparat lain ikut serta dalam proses penegakan hukum seperti polisi dan kejaksaan. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, apakah kita sudah cukup siap dari sudut pandanginfrastruktur UU-nya maupun dalam sudut pandang aparatnya?

Ini yang menjadi persoalan, mengapa konflik itu berlarutlarut. Karena, memang sistem penegakan hukum dan keadilan kita itu belum dapat memenuhituntutan dari masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan. Kita tahu, bahwa sistem penegakan hukum dan keadilan kitaapakah itu UU-nya, aparatnya, dan seterusnya itu kan selama 30 tahun didisain untuk melayani kepentingan penguasa. Untuk itu, kita membutuhkan satu reformasi hukum, reformasi bukan hanya reformasi perundangundangan, peraturan perundang-undangan tapi juga mereform orang-orang kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga kemasyarakatan dan seterusnya. Tapi, ini membutuhkan satu generasi, 25 tahun paling tidakbaru satu reformasibisa paripurna. Oleh karena itu, sebenarnya peranan hukum dan keadilan pada masa transisi semacam ini harus dilengkapi dengan apa yang dikenal dengan instrumen-instrumen transitional justice. Jadi, instrumen-instrumen penegakan hukum dan keadilan yang diperlakukan dalam masa transisi.

Kali ini kita akan bicara tentang Resolusi konflik dan bagaimana mengatasinya karena konflik di negara kita rercinta ini akhir-akhir ini bukan hanya meningkat tapi dalam sudut pandang kualitas. Juga kelihatannya semakin sulit untuk diselesaikan. Konflik tentu seperti yang kita ketahui bersama sama sekalitidak membantu kita untuk keluar darikrisis yang berkepanjanganini bahkan cenderung. menciptakan krisis baru yang lebih parah. Kita bisa sebut konflik fisik seperti yang terjadi di Aceh, Poso ataupun Maluku yang belum sempurnaproses penyelesaiannya. Sementara kita juga harus berhadapan dengan berbagai macam konflik seperti konflik politik antar para elit, kemudian konflik persepsi, serta konflik kita dengan dunia international, misalnya mengenai persoalan terorisme. Untuk membahastentang persoalanini dan bagaimana kita sebagai masyarakat dan sebagai publik bisa mengambil bagian dalam proses penyelesaian konflik ini, kami kedatangan Bapak Asmara Nababan. Beliau adalah Sekejen nomisi Nasionai Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada kesempatanini kita akan tanyakan pada beliau bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik ini. Saya Ruddy Gobel, pemandu Perspektif Baru kali ini.

Pandangan Anda tentang konflik di tanah dir yang cenderung meningkat kuantitas maupun kualitasnya. Bagaimana pendapat Anda?

Jadi pertama kita harus menyadari bahwa satu masyarakat itu tidak pernah bebas dari konflik. Konflik itu kalau dikelola secara baik, justru malah memberikan peluang-peluang kemajuan bagi masyarakatitu sendiri. Jadi konflik itu tetap ada. Yang menjadi keprihatinan kita adalah konflik yang keluar dari mekanisme-mekanisme penyaluran dan menggunakan kekerasanatau melakukan penyelesaian-penyelesaian yang melanggar hukum. Konflik semacam inilah yang sebenarnya memberikan dampak buruk bagi satu masyarakat, apakah itu menyangkut solidaritas masyarakat ataupun menghambat kemajuan dari masyarakatitu sendiri. Ini yang haruskita cermati dan kita cari jalan keluarnya atau resolusi atas konflik yang menggunakan kekerasan, juga konflik yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum,apakah itu hukum kebiasaan maupun hukum positif di masyarakat maupun di satu bangsa. Ini yang harus menjadi keprihatinan kita.

Kalau melihat ciri-ciri konflik yang ada di Indonesia, mungkin Anda dapat memberikan elaborasi bagaimana karakteristiknya dan kemudian seperti apa yang bisa dikatakan membahayakan kehidupankita sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jadi secara klasik konflik dibagi dua yaitu konflik horizontal dan vertikal. Konflik ver-tikal ketikaterjadi konflik antara penguasa dan masyarakat, sedangkan konflik horizontal itu antara kolompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Pemisahan ini sebenarnya hanya teoritis, dalam prakteknyaitu saling terkait. Tidak pernah ada yang murnikonflik horizon-tal atau murnikonflik vertikal. Nah yang patut kita lihat di dalam konflik horizontal adalah bagaimanapunjuga tanggung jawabdari negara itu tetap tidak hilang. Bila terjadi konflik hori-zontal maka sebenarnya yang bertanggung jawab pertama-tama adalah negara, dalam hal ini Pemerintah.Itu hal pertama yangtidak boleh dilupakan. Yang kedua,kalau kita lihat konflik yang ada di Indonesia berdasarkan satu pengamatan yang dalam, satu analisis yang dalam akan sampai kepada dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan. Apakah itu di Papua, Aceh, Poso, Maluku, Ambon, dan tempat-tempat lainnya. Pada bottom line-nya atau dasar dari konflik itu adalah ketidakadilan, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan moral, ketidakadilan politik. Nah, ketidakadilan-ketidakadilan ini dimanifestasikan dalam konflik. Jadi kalau ada pemikiran kita mengenai resolusi konflik maka penyele-saian konflik yangfisik itu kalau tidak diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah ketidakadilan, maka sifat penyelesaian resolusi konflik yang menyelesaikan persoalan kekerasanitu sifatnya sementara.

Karena sebagian besarpendengar Perspektif Baru kita tentu adalah masyarakat umum yang agak sulit membicarakan perbedaan konflik dari sudut pandang teoritis. Mungkin kalau kita berbicara praktis, konflik yang terjadi misalnya konflik politik antar paraelit politik kemudian perbedaan pendapat sedemikian tajam sampai kemudian mengganggu atau merusak citra Indonesia. Atau katakanlah kemudian ada konflik-konflik lain seperti misalnya pelanggaran hukum tapitidak kemudian memberikan dampak langsung terhadap terjadinya kekerasan lain. Apakah ini termasuk konflik yang perlu kita hindari?

Kalau kita lihat konflik antara elit politik, sebenarnya konflik semacam itu bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dimana masyarakat kita itu dipaksa harus cerdas untuk mengetahui dan memilah mana yang gabah, mana yang beras. Jadi konflik antara pemimpin itu sepanjang tidak menggunakan kekerasan, sepanjang tidak melanggar hukum itu bagi saya sesuatu yang wajar yang dapat mencerdaskan masyarakat. Yang harus kita tolak adalah konflik yang diikuti dengan ke-kerasan atau konflik yang mem-bypass peraturan-peraturan dan bukan hanya peraturan hukum legal positif tetapi juga kepantasan, atauran-aturan moral, pedoman moral. Masyarakat harus tolak konflik-konflik semacam itu.

Bila kita bicara tentang peran Pemerintah tentu sangat krusial dalam proses penyelesaian konflik. Bagaimana Anda memberikan evaluasi tentang peran yang dilakukan Pemerintah dalam upaya untukpementasan persoalan yang terjadi misalnya di Aceh, Poso dan lain-lain lewat upaya-upaya yang sudahdilakukan misalnya dengan Malino dan lain-lain. Apakah itu sudah cukup sebagai syarat formal untuk penyelesaian sebuah konflik?

Pertama kalau kita melihat upaya-upaya yang ada yang dirasa cukup signifikankan. Hanya kita lihat pada konflik Poso dan Maluku, Ambon dimana ada Malino I dan Malino II. Itu satu langkah yang kita sambut baik. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, Malino I dan MalinoII ini sebenarnya hanya langkah pertama yang harusnya diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Malino I dan Malino II memberikan kondisi kepada masyarakat untuk kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berkonflik itu untuk membukadiri kepada kemungkinan perdamaian. Memang belum terjadi perdamaian. Tapi kemungkinan itu menjadi terbuka. Nah disana sebenarnyasaya melihat upamanya kelemahan atau kesungguh-sungguhan dari Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Langkah-langkah berikutitu harus sampai kepada menyentuh dasar dari konflik. Alasan utama dari konflik itu yaitu masalah-masalah keadilan. Itu makanya kalau saya membayangkan penyelesaian Poso dan Ambon, saya bayangkan dalam satu dua tahun terjadi percakapan, negosiasi, perundingan antara kelompok tersebut setidak-tidaknya bagi saya enam sampai delapan kali. Jadi ada Malino I, Malino II, Malino III sampai Mali-no VIII untuk Poso, begitu juga untuk Ambon. Karena tidak mungkin kita harapkan dalam satu negosiasi, dalam satu perundingan yang hanya berjalan dua hari semua persoalan itu bisa diselesaikan. Hanya sayangnya waktu itu seakan-akan perjanjian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon dipersepsikan sebagai lampu aladin, yang kalau digosok semua persoalan selesai. Padahal dia hanya pembuka peluang kepadapenyelesaian damai, belum penyelesesaian damai. Untuk penyelesaian damai itu diperlukan negosiasi-negosiasi yang terus menerus. Nah siapa yang berkewajiban, siapa yang berkewenangan untuk mengambil langkah-langkah tersebut? Pemerintah. Itu jelas, konstitusi kita memerintahkan tugas, meletakkan tugas dan tanggung jawab di tangan negara terutama Pemerintah.

Kita masih bicara soal Malino yang merupakan pra-syarat atau merupakan satu awal dariproses perdamaian. Nah langkah-langkah yang dimaksudkan Anda, selain langkah-langkah dialog dan langkah-langkah perundingan. Apakah ada langkah-langkah lain yang lebih konkrit yang bisa dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Ambon dan Poso?

Kalau kita lihat dari lampiran dari Malino I dan MalinoII, itu memuat daftar kegiatan dan time table. Jadi umpamanya kapan mulai dilakukan, berapa lama dan seterusnya, banyak orang yangtidak tahu bahwa ternyata lampiran dari perjanjian tersebut tidak terlaksana. Ada penundaan-penundaan dan celakanya penundaan-penundaan itu tidak pernah dikomunikasikan kepada keduabelah pihak berikut alasan-alasannya. Itu menyebabkan keper-cayaan yang mulai timbul di keduabelah pihak itu merosot lagi. Ini serius tidak sih pemerintahnya? Tadinyakan sudah mulai percaya. Nah itu umpama kelemahannya. Kalau itu kita tanya kenapa, saya tidak tahu apa komitmen yang mestinya sangat kuat dari Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lanjutan itu. Oke bisa saja time table atau jangka waktu dan waktu disusunnya kurang realistis. Dikomunikasikanlah kepada kedua belah pihak. Ini Iho terpaksa kita tunda, karena begini-begini. Karena tidak ada penjelasan semacam itu, kedua belah pihak bisa mengam-bil kesimpulan masing-masing yangsifatnya spekulatif dan itu mengurangi serta memerpsotkan lagi kepercayaan yang sudah mulaiter- . bangun baik antar kelompok maupun kelompok dengan Pemerintah

Jadi kalau bisa kita katakan ini sebetul-nya persoalan komunikasi antara Pemerin-tah dengan kelompok-kelompokyangterli-bat atau yang bertikai. Nah bagaimana de-ngan upaya penyelesaian kalau bisa kita katakan itu sebagai upaya yang sudah di-lakukan oleh Pemerintah untuk daerah lain, misalnya konflik yang terjadi di Aceh dan kemudian di Papua. Penilaian Anda sepert iapa?

Kalau kita bicara dalam konteks Aceh maupun Papua, maka sebenarnya sampai sekarang belum jelas ya. Sikap Pemerintah dalani menyelesaikan konflik itu masih mendua. Di satu pihak mengatakan akan menempuh jalan perundingan perdamaian tapidi pihak lain juga menonjolkan penyelesaian yang militeristik, baik itu di Papua atau di Aceh.. Bagi saya pendekatan semacam ini tidak akan pernah dapat menyelesaikan konflik. Kalau saya melihat sifat dan besarnya konflik serta akibatnya terutamabagi korban di Papua dan di Aceh, maka pilihan satu-satunya menurutsaya adalah melalui negosiasi dan jalan-jalan perdamaian perundingan dan lain sebagainya. Hanya dengan demikian kita dapat menyelesaikan masalah Papua maupun masalah Aceh dengan tidak mengorbankanjiwa rakyat yang pada umumnya tidak berdosa, tidak tahu soal apapun tapi mereka menjadi korban, baik jiwanya, nyawanya juga harta bendanya. Jadi singkat kata bagi Aceh dan Papua menurut saya penyelesaian konfliknya harus ditempuh melalui jalan damai, perundingan negosiasi.

Apakah kita sebagai masyarakat bisa ikut terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan konflik ini? 

Pertama-tama sebenarnya masyarakat dapat mengambilperananatau tanggung jawab dalam penyelesaian konflik itu dengan cara yang sangat sederhana. Pertama mengungkapkan secara terbuka bahwa masyarakat menolak penyelesaian konflik kekerasan tapi mendorong perdamaian. Ini harus diekspresikan sebagai bukti dari solidaritas kita kepada korban dari konflik-konflik, apapun motivasi alasan konflik itu. Jadi ini harus kita ekspresikan. Sayang kita belum begitu terbiasa dengan pengungkapan solidaritas yang peaceful, yang damai. Upamanya kebiasaan mengirim surat kepada Pemerintah bahwa saya ibu rumah tangga, namasi “ini’ menyatakan keperihatinan terhadap konflik di Poso. Mendesak Pemerintah menyelesaikannya secara adil dan damai. Coba Anda bisa bayangkan kalau adasurat seperti ini tiap hari, tiba di mejanya presiden saja tiap hari. Dalam satu tahun akan adaribuan surat. Itu saya pikir akan mendorongserta merubah persepsi dari pemerintah terhadap masyarakat. Jadi ekspresi itu harus dibiasakan dalam masyarakat, jangan diam. Diam itu bisa ditafsirkan menyetujui. Jadi dia harus mengekspresikan menolak. “Kami menolak konflik kekerasan, kami pro perdamaian”. Penyelesaian konflik secara damaiitu yang pertama. Yang kedua barangkali yang bisa dilakukan masyarakat adalah melengkapi dirinya untuk tidak ikut dalam konflik. Saya pikir dua hal yang bisa dilakukan semua orang dalam upaya menyelesaikan konflik.

Apakah dua perilaku yang Anda sebutkan tadi sudah ada di kalangan masyarakat kita dan kalau pun kelihatannya masih kurang, bagaimana cara untuk mensosialisasikan ke mereka? 

Ya memang masih kurang tetapi jelas sudah ada di berbagai kota secara spontan muncul, umpamanya bentuk-bentuk manivestasi dari penolakan terhadap kelompok kekerasan. Umpamanya dalam kasus Ambon, kita tahu ada Baku Baesatuinisiatif dari. kelompok masyarakatlepas dari apapun agamanya yang menolak kekerasan dan mendorongpenyele-saian damai. Peranan pendidikan, peranan media itu sangatstrategis untuk menggalang solidaritas dan memberanikan masyarakat mengekspresikan dirinya. Sayapikiritu perubahannya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan.lima tahun yang lalu. Kalau kita bisa dengar talkshow di radio, di televisi, respon dari khalayak masyarakat sudah makin positif.

Menarik pembahasan Anda tadi karena sempat tersebut peran media. Dalam situasi persyang bebas seperti ini kita tentu merasakan betapa media memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam hal-hal yang bersinggungan dengan opini masyarakat. Kalau melihat kondisi pemberitaan media masa selama ini ada kesan atau barangkali mungkin hanya kesan saya, media itu lebih senangmemberitakan hal-hal yang sifatnya kontroversial misalnya begitu ada bom, bom yang dijadikan headline bukan tentang bagaimana masyarakat menyikapi ini. Bagaimana penilaian Anda?

Saya membayangkanlima sampai sepuluh tahunke depan, media kita masihdalam suasana pencarian bentuk keseimbanganantara kebebasan dan tanggung jawab. Selama 30 tahun tanggung jawab lebih dikemukakan dan kebebasan dihambat. Tiba-tiba pada 1998 kita terbuka. Ada switch, sekarang kebebasan sangat utama dan tanggung jawabsangatsedikit, butuh waktu untuk menyeimbangkanitu. Tetapi saya akan menolak kalau ada upaya sekarang untuk mengekang media. Prosesitu akan berjalan sendiri dan masyarakatjuga akan semakin cerdas untuk menerimaberita dari media, tidak mudah lagi berubah karena pemberitaan head-line dan lainsebagainya.Itu butuh juga proses waktu. Tetapi tentu masyarakat mengharap-kan dan itu wajar saja, bahwa mediaitu juga di samping suka .kepada persoalan-persoalan yang kontroversial perlu juga memberikan perspektif untuk penyelesaian persoalan. Saya pikir dialog kita saat ini, merupakan bagian dari tanggung jawab media untuk mencerdas-kan khalayaknya dalam masalah-masalahyang sangat mendesak ditengah-tengah masyarakat yaitu konflik.

Tentu tidak sah kalau kita bicara tentang penyelesaian konflik tapi kita tidak berbicara tentang hukum dan keadilan. Nah kemudian kalau hukum kita juga tentu harus berbicara tentang siapa yang berperan dalam proses penegakan hukum tentu mulai dari DPR yang menciptakan UU, kemudian ada aparat-aparat lain ikut serta dalam proses penegakan hukumseperti polisi dan kejak-Saan. Kalau dilihat dari sudut pandang ini apakah kita sudah cukup siap dari sudut pandang infrastruktur UU-nya maupun dalam sudut pandang aparatnya?

Ini yang menjadipersoalan kenapakonflik itu berlarut-larut karena memangsistem penegakan hukum dan keadilan kitaitu belum dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan. Kita tahu bahwasistem penegakan hukum dan keadilan kita apakah itu UU-nya, aparatnya, dan seterusnyaitu kan selama 30 tahun didisain untuk melayani kepentingan penguasa. Untuk itu kitamembutuhkan satu reformasi ho-kum, reformasi bukan hanyareformasi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tapi juga me-reform’orang-orang kepolisian, kejaksa-an,pengadilan lembaga kemasyarakatan dan seterusnya. Tetapi ini kan membutuhkan satu ge-nerasi, 25 tahun paling tidak baru satu reformasi bisaparipurna. Oleh karenaitu sebenarnya peran-an hukum dan keadilan padamasatransisi semacam ini itu harus dilengkapi dengan apa yang dikenal dengan instrumen-instrumentransisional justice. Jadi instrumen-instrumen penegakan hukum dan keadilan yang diperlakukan dalam masa transisi.

Konvensi Antipenyiksaan