Demokrasi & Tata Negara

Awalnya  saya  mengenal  Bang  Asmara  dari media massa yang menyiarkan kiprahnya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sosok Bang As (begitu biasanya Beliau disapa) yang sangat vokal dalam menyuarakan pelanggaran HAM di Indonesia, terekam kuat dalam memori khususnya pada kasus Mei 1998, penculikan paksa, dan kasus pelang-garan HAM beratdi Timor Timur tahun 1999.

Perkenalan saya secara personal dan langsung dengan Bang As terjadi pada 2001, saat saya menjadi staf di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Saat itu YLBHI dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), bersama-sama dengan Indonesianis asal Swedia Olle Tornguist, sedang menggagas berdirinya sebuah organisasi penelitian yang memfokus-kan pada gerakan demokratisasi di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai DEMOS. Dalam perjalanan pembentukannya, organisasi yang melahirkan DEMOS bertambah dua, yaitu Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei) Yogyakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Pilihan para pendiri DEMOSsaatitu persis seragam, yakni mendaulat Bang AS, yang saat itu baru saja menyelesaikan masa tugasnya sebagai Sekjen Komnas HAM menjadi Direktur Eksekutif DEMOS. Dengan antusiasme yang besar Bang As menerima tawaran kami, dan sejak tahun 2002-2009 Beliau berkiprah di DEMOSsebagaiDirektur Eksekutif.

Pada awal berdirinya DEMOS, para pendiri seperti Josep Adi Prasetyo (Stanley-red), Lalang E. Wardoyo, Munir, Pak Ton (TH. Sumartana), dan Pak Nasikun bahu membahu dengan pengurus lainnya seperti Bang As, Shirley Doornik, AE. Priyono dan Antonio Pradjasto. Dengan dukungan Olle Tornguist, UIO Norwegia dan bantuan dana dari Pemerintah Norwegia melalui Kementerian Luar Negeri-nya, DEMOS sukses menyeleng-garakan survey dan penelitian demokrasi di Indonesia mulai tahun 2002. Sayang sekali saya tidak mengikuti secara langsung kiprah DEMOS di masa-masa awal pendiriannya karena tugas belajar di Chicago.

Pertengahan 2003 saya kembali ke tanahair dan bergabung lagi dalam perjuangan bersama Bang As dan kawan-kawan. Dari sinilah saya lebih mengenal Bang As sebagai tokoh yang penuh semangat dan mampu menjadi perekat generasi muda. Ini terjadi ketika 2 kubu gerakan masyarakat sipil yang concern pada persoalan HAM “ngotot” mempertahankan prinsip masing-masing merespon Rancangan Undangan-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang sedang dibahas DPR dan akan segera disahkan di pertengahan 2004. Pada waktuitu terjadi polarisasi antara kubu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang dikomandani Ifdhal Kasim dengan kubu KontraS yang dikomandani Munir. Ifdhal mendukung pembahasandan pengesahan RUU KKR, sedangkan Munir menentang karena menurut Munir, dengan KKR tidak akan memberikan keadilan bagi para korban dan hanya akan menguntungkan para pelaku. Munir berpendapat para pelanggar HAM harus diproses berdasarkan hukum di pengadilan HAM, bukan di depan sebuah Komisi yang tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman. Menghadapi keributan dua kubu yang sama-sama menjadi kawan seperjuangannya, Bang As turun tangan mempertemukan dan mendamaikan dua kubu tersebutdi kantor DEMOS. Pada kesempatan tersebut, Bang As bercerita bahwa ide KKR pertamakali dia gu-lirkan ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Soeharto ke Habibie. Menurutnya, momenitu adalah momen yang sangat tepat bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi. Bang As-lah yang memberikan ide ini kepada Habibie dan langsung disetujui Habibie. Sayangnya upayaini terhenti karena Habibie hanya menjabat sebagai presiden selama 1 tahun. Tetapi setelah Gus Dur, yang juga kawan seperjuangan Bang As, menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Habibie, menyetujui ide pembentukan KKR di Indonesia. KKR pada saat itu kemudian dimasukkan menjadi salah satu RUU dalam program legislasi nasional 2000-2004. Akan tetapi meskipun Soeharto sudah jatuh, kekuasaan militer masih belum sepenuhnya surut dalam politik, sehingga pembahasan RUU KKR di DPR diwarnai tarik-ulur kepentingan militer. Apalagi ketika Megawati berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Gus Dur, untuk mengambil hati militer, maka Megawati mendisain RUU KKR sedemikian rupa sehingga di dalam RUU KKR terdapat pasal yang memberikan amnesty bagi para pelanggar HAM berat. Setelah pertemuan di kantor DEMOS tersebut, setidaknya pertentangan antara kubu Elsam dan kubu KontraS menyangkut RUU KKR tidak lagi seruncing sebelumnya.

Bang As yang gaya kenal merupakan pribadi yang setia kawan. Setelah Munir mendadak meninggal dunia karena dibunuh di dalam pesawat Garuda yang menerbangkannya dari Jakarta ke Belanda pada tanggal 7 September 2004, Bang As selalu bersama kami dalam rapat-rapat pertemuan menuntut Pemerintah untuk segera mengungkap siapa dalang pembunuh Munir. Bang As hadir sebagai peng-hibur dan penyemangat bagi Suciwati, istri Alm. Munir, dan kawan-kawan Munir yang terkadang merasa patah semangat menghadapi kokohnya kekuasaan. Hanya sedikit dari generasi senior selevel Bang As yang masih mau menghabiskan waktunya untuk mendam-pingi kami. Bahkan Bang As juga bersediaditunjuk sebagai wakil dalam Tim Pencari Fakta Kasus Munir yang dibentukoleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya Bang As bersama kami, bahkan di setiap kesempatan sidang pengadilan dan aksi-aksi demo, kami merasakan dukungan nyata dari generasi senior yang memberikan semangat juang kepada kami. Kalau Bang As saja tidak patah semangat, kenapa kami harus patah semangat? Kami harus tetap bersemangat seperti Bang As!

Bang As juga berpikiran maju dengan mendorong kami yang aktif di gerakan masyarakatsipil, untuk tidak tabu berkiprah dalam partai politik. Bang As juga yang menggagas ide pendirian blok-blok politik, yang berisi generasi muda dari masyarakat sipil yang dianggap bersih dari kekotoran partai-partai politik, yang dapat menjadi alternatif pilihan calon dalam pemilu. Salah satu dukungan Bang As antara lain masuknya Sarah Lerry Mboeik, aktivis HAM penerima Yap Thiam Hien Award dan Direktur Pengem-bangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) Kupang – salah satu organisasi yang didukung Bang As, menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014. Bagi Bang As, terjun ke partai politik bukanlah hal yang tabu, asal yang bersangkutan mampu melawan godaan menjalankan politik kotor. Masuknya masyarakatsipil yang bersih ke dalam partai politik lambat laun akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang sebenar-benarnya, bukan hanya demokrasi prosedural seperti saat ini.

Karena lingkungan aktivis HAM yang ber-dekatan (di Jakarta-red), maka di setiap pertemuan HAM, sayaselalu bertemu Bang As, setidaknya dalam pertemuan DEMOS, Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM), dan Human Rights Working Group (HRWG), dimana kami duduk sebagai boardnya. Di dalam setiap pertemuan, saya selalu memperhatikan bahwa Bang As adalah orang yangdisiplin dan tepat waktu. Terkadang dia sudah duduk manis menanti kedatangan anak-anak muda yang terlambat. Bang As juga orang yang selalu mendukung dan senang melihat anak muda maju dan berani bersuara. Dia selalu mendesak agar “yang muda-muda inilah yang harus bersuara!”. Bang As selalu berpe-nampilan sangat sederhana, dengan kemeja anak mudabau kencur sekalipun. Mendengar pendapat yang Muda dan kemudian mengajukan usulan atau tawaran alternatif. Dalam posisi seperti itu Bang As menjadi mentor bagi yang muda. Posisi seperti itu sangat membantu bagi anak-anak muda yang baru terjun menjadi aktivis. Memerlukan arahan dan dukungan yang kuat, agar tidak hanyut dalam pragmatisme gerakan, atau terjebak sekedar hura-hura heroisme. Dalam setiap diskusi, Bang As setia menjaga substansi persoalan agar tetap berada pada relnya yang benar. Rel tersebut tentu saja demokrasi dan hak asasi manusia. Sikap seperti ini saya kira juga bagian dari implementasi konsistensinya Bang As terhadap Demokrasi dan HAM.

Akhir Juni – awal Juli 2010 merupakan kesempatan saya terakhir bertemu dengan Bang As. Pertemuan itu terjadi dalam kegiatan evaluasi perkembangan Blok Politik Demokratik (BPD) yang digagas sejumlah KelompokKerja Jaringan Demokrasi (KKJD) di berbagai daerah. Bang As nampak sangat bersemangat. Dalam pertemuan itu, Bang As seperti membuka simpul-simpul yang selama ini terikat kuat, yang menyebabkan BPD jalan ditempat dan kehilangan urgensinya ditengah demokrasi yang semakin bangkrut. BPD adalah alternatif, BPD adalah intermediary, penghubung antara organisasi massa memiliki basis, dengan Non Government Organization (NGO) yang memiliki data dan organisasi politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Ketiga kekuataan tersebut harus dihubungkan satu dengan lainnya sehingga rakyat memiliki saluran dalam politik, terutama kontrol terhadap anggaran, melalui kebijakan anggaranlah kesejahteraan diperjuangkan, dan jangan lupa pada anggaran yang berkeadilan, berbasis hak asasi manusia, demikian Bang As selalu menengahi simpang siurnya persepsi terhadap BPD. Terkadang dia berdiri, bahkan sambil menggambar skema gerakan, dia terus menekankan tentang pentingnya BPD sebelum demokrasi semakin dibajak oleh kelompok aktor dominan. Sebelum demokrasi mengecil menjadi politisasi agama atau praktik politik uang yang haus kekuasaan.

Desember 2010, BPD bermaksud kembali melakukan evaluasi, setelah enam bulan pergumulannya diberbagai wilayah di Indonesia, dengan segala dinamika yang tidak selalu mulus. Tapi Bang As sudah mendahului. BPD seperti amanahnya terakhir kepada anak-anak muda yang juga mungkin tidak terlalu yakin bahwa demokrasi bisa berjalan ideal. Sekalipun tidak terlalu yakin, disadari harus ada upaya untuk terus mengawal dan menjaga demokrasi, wahana untuk mengawal demokrasi tersebut adalah BPD itu sendiri. Ini alternatif, karena partai tidak berfungsi dengan baik. Partai hanya kendaraan, perahu tumpangan untuk kursi kekuasaan, partai tidak menjalankan perannya melakukan pendidikan politik, memperjuangkan kesejahteraan, ataupun menjadi penyambung suara rakyat. Bagaimanapun busuknya partai-partai tersebut, demokrasi harus tetap dijaga, karena kita tetap yakin bahwajalan menuju kesejahteraan tersebut selayaknya melalui mekanisme demokrasi, demikian diskusi terakhir seputar eksistensi BPD saat BangAs masih ada.

Kalau jadi Desember nanti bertemu kembali, tentu semangat, kegundahan dan segala harapan terhadap lahirnya kekuatan alternatif yang disebut BPD tadi akan berbaur dengan duka cita mengenang perginya Bang As. Mudah-mudahan duka cita itu akan memberi kekuatan dan semangat baru, untuk meneruskan amanah terakhir Bang As agar lahir BPD-BPD yang dapat menjalankan fungsinya sebagai alternatif kekuatan demokrasi di tingkat lokal.

Demokrasi dan hak asasi manusia memang jalan panjang Bang As!, karena itu beristirahatlah dengan tenang, kami akan meneruskan apa yang sudah engkau rintis. Semoga kami diberi kekuatan dan ketetapan pendirian. Amin!

-Noorhalis Majid

KelompokKerja jaringan Demokrasi (KKJD)

Kalimantan Selatan

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Dok. Demos

Bang As bukan saja sosok yang kharismatik dan sederhana namun juga pribadi yang penuh karakter dan kepeloporan. Bila kepeloporan dan karakternya selama ini banyak diulas dari ‘perspektif Jakarta’, saya akan coba melihatnya dari perspektif lokal. Menilik latar belakang status pendidikan dan keluarganya yang terhormat, sejatinya tidak ada alasan bagi Bang As, berkecimpung di dunia gerakan pem-berdayaan masyarakat yang cenderung dianggap ‘miring’, berbahaya, dan penuh resiko. Modalitas cendekianya sejatinya bisa membuatnya dengan mudah menjadi ‘orang baik dan kaya.

Namun panggilan spiritualitasnya memilih jalan lain. Ketika rekan-rekannya, generasi lanjutan dari Angkatan 66, asyik dengan politik praktis dan tergoda kemilau kekuasaan Orde Baru, Bang As justru memilih pekerjaan yang tidak populer yakni, tekun dalam gerakan mahasiswa dan gerakan pemberdayaan masyarakat yang terpinggirkan. Pilihan BangAs tentu bukan sensasi tak berdasar. Saat itu kekuasaan Ode Baru di bawah Suharto semakin membesar, represif dan otoriter. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kekuatan kritis penyeimbang di tengah masyarakat. Apalagi ketika itu prophetic voice Gereja sedang membisu. Di tengah kebisuan dan ketakutan banyak kalangan, Bang As menjadi salah satu tokoh yang mempelopori gerakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara (Sumut).

Tahun 80-an Bang As gerah terhadap stigma elit yang menilai Tapanuli, kampung halamannya, sebagai salah satu daerah yang masuk ke dalam peta kemiskinan. Ia memutuskan ‘mudikke Tapanuli, tepatnya ke Siborongborong. Bersama sejumlah Pendeta dan akademisi lokal ia menginisiasi berdirinya Kelompok Studi Pengembangan Pemrakarsa Masyarakat (KSPPM) di Parapat, Sumut. KSPPM, kemudian dikenal sebagai gerakan kritis front line pertama di Sumut, dan mungkin juga di Indonesia. KSPPM, tak bisa dipungkiri, kemudian menjadi rujukan dan inspirasi gerakan-gerakan Organisasi  Non Pemerintah (Ornop) advokasi lainnya di Sumut. Aneka Ornop yang tumbuh di Sumut, tentu tak bisa menegasikan peran, penga ruh, dan inspirasi seorang Asmara Nababan, secara langsung atau tidak langsung, dalam eksistensi mereka. Tak berlebihan menyebut bila di KSPPM lah jejak pertamahistoritas, kredibilitas dan kompetensi Bang As dituai hingga kemudian menjadi tokoh yang cukup dikenal di kemudian hari.

Pejuang yang Teguh, Lurus, dan Konsisten

Dalam sepakterjangnya di dunia penegakan Demokrasi dan HAM nama Asmara juga cukup diakui dan dihormati banyak kalangan. Ia dikenal sebagai  pribadi yang teguh,  lurus, konsisten, dan pantang menyerah dalam memperjuangkan prinsip-prinsip penegakan HAM. la menjadi satu-satunya aktivis yang diangkat Presiden Soeharto menjadi anggota Komnas HAM pertama kali melalui Kepres No 50/1993. Ketika itu semua anggota Komnas HAM diisi oleh mantan militer, polisi, dan birokrat. Asmara menjadi satu-satunya anggota yang berasal dari kalangan aktivis. Hemat penulis, Komnas HAM menjadi milestone kredibilitas dan integritasnya. Satu torehan yang mungkin akan dicatat sejarah adalah keberaniannya sebagai anggota Komnas HAMdi tahun 1999 membuat laporan lengkap dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi perang saudara di Timor Timur pasca referendum. Laporan itu menyebut secara gamblang keterlibatan sejumlah nama Jenderal dalam kerusuhan massal di Timor Timur. Sebuah media nasional yang mewawancarai Asmara ketika itu bertanya mengapa ia berani menghunjuk hidung para jenderal? Asmara menjawab lugas, “Saya tidak takut kepada Jenderal apapun. Saya hanya takut kepada Tuhan!”. Sayangnya, peradilan kasus pelanggaran HAM tersebut kemudiandiintervensi secara politis sehingga sejumlah Jenderal lolos dari jeratan hukum. Namun patut digarisbawahi, laporan yang dibuat Asmara  dan Timnya  kemudian menjadi tradisi dan trade mark institusi Komnas HAM di kemudian hari. Tak pelak lagi bila menyebut Asmara sebagai peletak dasar institusi Komnas HAM.

Makin Tua Makin Menjadi

Sikap pantang menyerah, tidak cepat puas, konsistensi, dan keteguhannya terlihat ketika ia memasuki ‘masa-masa pensiun’ sebagai aktivis. Bukannya semakin kendor, semangat dan produktifitasnya justru makin menjadi. Di saat banyak aktivis tua, mapan dan beristirahat serta menempatkandirinya sebagai ‘bos’, Bang As justru terus meng-geliat. la seperti seorang pengembara, aktivis musafir pencari kebaikan. Di usia tuanya ia justru bergelut dengan kerja berat dan serius dalam studi pendalaman demokrasi dan HAM.

Saat sejumlah kalangan sudah puas dengan perjalanan demokrasi Indonesia, bersama mempelopori riset kolosal untuk memeriksa perjalanan satu dasawarsa demokrasi Indonesia. Hasil riset tersebut kemudian menjadi kerja luar biasa yang berhasil memadukankerja-kerja aktivis dengan kerja akademis. Output-nya adalah serangkaian temuan masalah, tantangan, dan potret buram satu dasawarsa demokrasi Indonesia serta solusi untuk memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.

Salah satu output riset tersebut adalah rekomendasi bagi aktivis untuk go politics. Sayangnya go politics yang dihasilkan riset tersebut kemudian dimaknai dan diter-jemahkan secara dangkal dan parsial oleh para aktivis di lapangan. Aktivis ramai-ramai memasukiinstistusi politik formal namun tak membenahibasispolitik di grass root. Asmara kemudian gerah dan marah mengkritik go politics dangkal tersebut. “Politik aktivis tidak ada bedanya dengan politik elit’, ketusnya dalam sebuah pertemuan. “Go Politics aktivis itu harus memiliki karakter. Politik mereka harus memiliki nilai lebih dibanding politik elit”, ujarnya meng-ingatkan perlunya valuedi balik go politics.

Penuh Ikhtiar dan Solider

Dengan modalitas politik dan knowledge yang dimilikinya sesungguhnya Bang As bisa dengan mudah masuk ke kekuasaan formal. Di awal reformasi, penulis pernah bertanya kepadanya tentang hal itu. Di menjawab, “kekuasaan (di era reformasiini, pen) masih akan cenderung korup. Sekarang yang dibutuhkan justru orang berkualitas untuk mengontrol kekuasaan. Kalau masuk kekuasaan, bukan hanyatidak strategis tapi juga tidak etis”. Ketika itu penulis menganggapitu sekadar jawabanjustifikasi. Namun kini, pasca satu dasawarsa reformasi jawabantersebutjustru menjadiikhtiar yang semakin relevan. Ikhtiar pemikirannya acap melampaui zamannya.

Ikhtiarnya yang khas juga terlihat ketika terjadi konflik gereja HKBP akibat intervensi Pemerintah di tahun 1992-1998. Ephorus HKBPversi jemaat ketika itu adalah Pdt. Dr. SAE Nababan, abang kandung Bang As. Saya tahu betul banyak kalangan yang mendesak Bang As lebih progresif menekan pemerintah dalam penyelesaian konflik HKBP melalui Komnas HAM. Namun Bang As justru memiliki pendapat berbeda. Bang As memilih memainkan pendekatan soft, sebagai man of behind the gun di Komnas HAM dalam menyikapi konflik HKBP. Sikap itu kemudian terbukti lebih tepat dan strategis.

Bang As juga memiliki jiwa solidaritas yang luar biasa. Penulis ingat betul saat J. Anto, penulis dan peneliti media di Medan, mengalami serangan stroke beberapa bulan lalu. Bang As justru menjadi inisiator untuk menggalang danasolidaritas bagi pengobatan J. Anto. Dalam sebuah pertemuandi Jakarta, beliau memanggil penulis. Seakan ‘tidak peduli’ dengan sakitnya, Bang As bertanya kepada penulis, ‘Bagaimana kabar si Anto. Kenapatak kalian galang danasolidaritas dari teman-teman untuknya?”. Terus terang penulis terpaku, merasa lalai dan bercampur haru ketika itu. Di saat dirinya menderita sakit, Bang As justru masih rela memikirkan orang lain. Ketika kemudian penggalangan dana untuk J. Anto dimulai, Bang As menjadi orang pertama yang mendonasi.

Ada kesaksian menarik dari J. Anto. Saat J. Anto sedang dalam perawatan di rumah, Bang As bersama beberapa rekan DEMOSternyata sedang ada acara di Medan. Hari itu menjelang siang Bang As memang meng-sms penulis menanyakan alamat rumah J. Anto. Belakangan penulis mendengarcerita J. Anto.

Sosok Beyond the call of duty

Kenangan terakhir yang tak mungkin penulis lupakan adalah kisah dalam diskusi evaluasi Blok Politik Demokratik (BPD) akhir Juni – awalJuli 2010 di Jakarta. Walau sakit, Bang As masih sempat hadir. Saat penulis adu argumen dan berdebat cukup keras dan lama dengan peserta lain tentang sebuahtopik, beliau tunjuk tangan minta bicara. Dia berkata lugas, singkat, dan tegas, “Benget itu, dalam bahasa Batak, artinya sabar, tenang, dan….rendah hati. Semoga Benget yang ini (sambil  melihat ke arah penulis)….tetap rendah   hati!”.   Tidak menyangkut substansi diskusi. Menusuk ke personal namun cukup reflektif dan inspiratif. Setelah itu diskusi kembali berjalan lancar dan fokus. Dalam berbagai diskusi yang ‘ngawur’ dan kehilangan fokus, Bang As memang acapkali hadir memberi arah dan kritik menginspirasi walau kadangkala dengan ungkapan yang menusuk hati.

Dengan perjalanan hidup, kepeloporan, keteguhan sikap, konsistensi, dan solida-ritasnya yang luar biasa penulis sampai pada kesimpulan bahwa Bang As bukan sekedar aktivis. la adalah aktivis pejuang yang beyond the call of duty. Sosok pejuang Demokrasi dan HAM yangtidaksaja anti dengan kemilau uang dan kekuasaan, tetapi juga telah melampaui tugas. Pejuang yang tidak cepat puas dan selalu pantang menyerah, bahkan sampai dengan akhir hayatnya. Sosok langka dan akan dikenang di republik ini. Selamat jalan Bang As. Satu kekuranganmu Bang….kau terlampau cepat. meninggalkan kami. Saya tidak meragukan musaat ini. Tugasmu telah paripurna. Saya justru meragukan kami, generasi yang kau juga turut membentuknya, apakah bisa dan mampu membaca, memaknai, dan mengikuti jejak peradaban yang kau mulai. Damailah berdiskusi bersama malaikat-malaikat…(bgt)

Benget Silitonga

Sekretaris Eksekutif Perhimpunan BAKUMSU.

Pegiat Demokrasi dan HAM

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

In Memoriam Asmara Nababan

(Dok. Demos)

Pada akhirnya Bang As – begitu biasa kami memanggil Asmara Nababan – menyerah. Di Guangzhou, China, ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Sumpah Pemuda setelah bergulat dengan kanker yang menggerogoti tubuhnya. la sudah “menyelesaikan pertandingan dengan baik”, memakaiistilah Paulus, dan kembali ke rumah Bapa yang sangatdicintainya.

Sulit sekali bagi saya menuliskan kenangan tentang Bang As. Dibanding banyak sahabatnya, saya termasuk orang yangtidak terlalu dekat dengannya. Selalu ada jarak di antara kami, karena saya melihat dia lebih sebagai figur panutan yang saya kagumidari jauh. Apalagi sepak terjangnya sebagai Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Di tangannya, lembaga yang pernah dicibir karena didirikan oleh pemerintahan rezim Soeharto itu, justru berkibar dan menjadi mercu suar perjuangan hak-hak asasi manusia.

Hanya sesekali kami berjumpa di forum diskusi, atau saat menyuarakan sikap menghadapi kasus-kasus tertentu. Dan selalu saya mengambil jarak, mengagumidari jauh lontaran gagasan maupun ketajaman pikirannya, apalagi integritas pribadinya.

Terus terang, saya tidak berani terlalu mendekat,  apalagi  berdiri sejajar dengan-nya.  la  memang  sosok  idola  saya,  sama seperti  almarhum  Eka  Darmaputera,  Th. Sumartana, Gus Dur, Romo Mangun, Pramoedya maupun Soedjatmoko. Pada setiap pribadi itu, saya seakan menemukan jejak-jejak evolusi peradaban yang membingkai proses meng-Indonesia yang belum selesai. Setiap pribadi adalah tonggak penanda, sekaligus “janji” bahwa Indonesia sebagai cita-cita masih sangat layak diperjuangkan.

Asmara pantas disejajarkan dengan mereka. Pengabdiannya yang tulus bagi perjuangan HAM, dan integritas pribadinya, meninggal-kan jejak sekaligus tolok ukur sampai sejauh mana pemuliaan martabat manusia Indonesia sudah diupayakan. Ketegasan komitmen dan pengabdian tanpa pamrih yang dijalani seumur hidupnya merupakan saksi sejarah yang tak dapat dihapus.

Kami mulai dekat dan sering bertukar pikiran semenjak Bang As meminta saya ikut mengelola DEMOS. Pengalamanitu membuat saya sadar bahwa DEMOS bukanlah sekadar lembaga, tetapi menjadi kristalisasi dari seluruh keprihatinan Bang As selama ini: DEMOS merupakan pertaruhan paripurnanya!

Karena dalam lembaga inilah, dua jalinan penting yang memintal kehidupan dan perjuangannya menggumpal: Demokrasi dan HAM.

Dan keduanya, seperti berulang kali ia tegaskan, tidak boleh dipisahkan. Demokrasi tanpa penghormatan terhadap HAM akan dengan sangat mudah menjadi tirani mayoritas di mana “the winner takes all”, dan menafikan kelompok-kelompok minoritas yang rentan. Karena itu, perjuangan bagi demokrasi pada dasarnya merupakan perjuangan demi penegakkan hak asasi manusia, bukan sekadar utak-atik prosedur, mekanisme maupun jumlah suara. Dan ini, pada gilirannya, mengandaikan keterlibatan masyarakat(yakni “demos”, Ofjyoc) yang sadar akan hak-haknya dan memiliki kemampuan serta mau memperjuangkannya demi ke-maslahatan bersama.

Sayakira, itulah warisan terakhir Bang As yang paling berharga. Di tengah hiruk pikuk transisi demokrasi di mana ia terlibat penuh, figur Asmara Nababan menjulang seperti tonggak peringatan bahwa proses demokratisasi tidak akan bermakna jika tidak mampu men-Ciptakan ruang bagi penghormatan terhadap martabat manusia. Itulah titik uji demokrasi yang sesungguhnya, bukansoal hitung cepat atau perolehan suara sesaat yang kerap bersifat ilusif.

Demokrasi,   meminjam istilah Jacgues Derrida, selalu merupakan “janji” yang mengundang kita untuk terus menerus berusaha menghadirkannya, sekaligus sadar bahwa”janji” itu selalu mrucut (terlepas) dari genggaman kita. Pergulatan dan perjuangan tanpa letih Asmara memperlihatkan bagaimana “janji” itu sungguh hidup dalam sanubari kita sebagai bangsa yang selalu sedang menjadi, dan karenanya selalu menerbitkan harapan.

Selamat jalan, Bang. Selamat beristirahat. Terima kasih karena engkau sudah menunjukan wajah “janji” itu bagi kami untuk dijalani.

Trisno Sutanto

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Pertanyaan absurd banyak orang yang menangisi kematian Bang As adalah: “mengapa seorang pejuang hak azasi manusia dan pejuang demokrasi sebaik dia ‘dipanggil’ lebih dulu oleh Tuhan?”Ini bukan sekedar sebuah pertanyaan, tetapi suatu protes keras. Bahkan lebih baik mengatakan itu bukan pertanyaan, tetapi sebuah gugatan keras kepada Tuhan. Pertanyaan yang sama mencuatketika Tuhan memanggil

Munir, Nurcholis Madjid daan Gus Dur kembali ke haribaan-Nya. Mereka adalah pejuang kemanusiaan. Mereka berbicara untuk rakyat dan bersama rakyat. Mereka adalah perwujudan dari hampir seluruh idealisme yang ingin kita miliki, tetapi justru ketika kita dan segenap rakyat yang tertindas di negeri ini membutuhkannya, Tuhan meraup mereka, secara sewenang-wenangpula, dari tengah-tengahkita.

Ada protes keras kepada Tuhan yang secara otorotatif menerapkan kebijakanNya yang, jujur saja, melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam hasrat ‘reptilian’ yang mendorong nafsu dendam,

kita berharap mestinya Tuhan yang adil itu memberi azab dan sengsara dan bahkan mencabut nyawa para penindas dan para pelaku ketidakadilan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan Bang As, bukan Gus Dur atau Cak Nur atau Munir! Tapi, hasrat reptilian kita tidak diakomodasiNya. Sebaliknya, Tuhan justru memanggil pulang

Munir, Cak Nur, Gus Dur, dan terakhir Bang As dalam kemuliaanNya. Padahal mereka merupakan tokoh-tokoh utama pembela hak azasi manusia dan demokrasi. Seharusnya merekalah yang diberi kesehatan dan umur panjang! Bukan dicabut nyawanya secepat itu. Lalu apa maunya Tuhan dengan kebijakan anehNyaitu? Sebuah Absurditas!

Yang pasti teriakan, tangisan atau protes kita kepadaNyaadalah letupan ketidakberdayaan dan kerapuhan kita ketika berhadapan dengan kehendakAllah, Sang Maha Besaritu. Tak pernah ada jawaban yang pasti. Yang ada hanya kerapuhan dan ketidakberdayaankita!

In memoriam Asmara Nababan – lukisan oleh Alit Ambara

Api Perjuangan HAM

Saya menangis ketika mendengar Bang As pergi untuk selama-lamanya. Aneh, karena meskipun kami saling kenal, saya tidak

terlalu dekat dengannya. Tapi saya adalah pengagum beratnya. Tangisan saya adalah ekspresi kesedihan karena kekaguman seorang adik, seorang pendeta, dan seorang warga negara biasa terhadap jejak per-juangan yang ditinggalkannya. Saya peng-

agum siapa pun yang menjadi pejuang kemanusiaan. Mereka adalah sumberinspirasi hidup. Saya makin mengerti tentang makna cinta Allah melalui perjuangan mereka. Bang As adalah salah satunya. Ia berani menyu-arakan apa yang seharusnya disuarakan. Ia

tahu, kalau ia diam semakin banyak orang akan menjadi korban. Tekad perjuangannya seperti api yang terus menyala meski tu-buhnya sudah sangat rapuh. Saya beruntung merasakan panasnya api perjuangannya.

Kami berjumpa di Rumah Duka Gatot Subroto, saat sama-sama melayat Mula Harahap. Saya menyapanya, menyalaminya dan mengatakan kepadanya:” Seluruh Indonesia mendoa-kanmu Bang!” Wajahnya yang pucat itu ter-senyum. la menjabat tangan saya dan meng-ungkapkan terima kasihnya. Setelah perca-kapan yang sangat singkat itu, Bang As berkali-kali menarik napas dan membuang napas dengan mulutnya. Nampak sekali ia

sangat letih! Saya dan istri, duduk beberapa bangku di belakangnya. Saya perhatikan betapa rapuhnyadia saat itu. Saya berbisik kepadaistri saya: “Penyakit kanker itu benar-benar telah menggerogoti kekuatannya!” Dalam hati saya berdoa:” Ya Tuhan kalau boleh, tolonglah Bang As. Bangsa ini masih membutuhkannya.” Ketika hendak pulang, Bang As menghampiri saya dan istri. Ia menjabat tangan saya, dan masih dengan napas yang sering ia buang melalui mulutnya, ia ingatkan supaya hadir di Teater Utan Kayu siang itu untuk pernyataan pers dalam rangka pembelaan terhadap hak-hak azasi kelom-pok Ahmadiyah!” Saya pasti hadir, kata saya!

Ketika ia beranjak pulang, saya terus memandangnya sambil berbisik kepada istri saya: “Itulah ciri orang besar! Meski sedang sakit parah dan meski tubuhnya sendiri sedang rapuh, ia masih memikirkan nasib dan penderitaan orang lain.” Api perjuangan kemanusiaannya terus berkobar dalam dadanya. Tidak ada satu pun dan tak ada apa pun yang bisa memadamkannya. Siang itu, saya belajar kembali tentang pentingnya memelihara kobaran perjuangan kemanu- siaan di tengahsituasi apa pun.

Sangkar yang Sempit

Sama seperti kita semua, Bang As pasti punya banyak kelemahan. Betapa pun begitu, Bang As adalahtipe ideal umat yang saya, sebagai pendeta, dambakan. Bagi orang seperti Bang As, institusi gereja seperti sangkar yang sempit. Sementara masih banyak gereja dan institusi agama yang sibuk dengan diri atau kelompoknya saja, Bang As memberikan teladan bahwa perjuangan kemanusiaan seharusnya menjadi etos institusi agama, termasuk gereja, yang melintasi sangkar dan sekat apa pun. Bang As adalah pejuang ke-Indonesiaan sekaligus kemanusiaan yang melampaui sangkar gereja, agama, etnik, gender, ideologi dan status sosial. Melalui demokrasi, ia bercita-cita membingkai Indonesia yang lebih baik bagi segenap warga negaranya. Tetapi, melalui perjuangan hak azasi manusianya, Bang As berjuang mewu-judkan kemanusiaan bagi semua, terutama bagi yang sedang dirampas kemanusiaanya! Bang As berjuang, meminjam istilah Buya Syafii (Syafii Maarif-pen), dalam bingkai ke-Indonesiaan sekaligus kemanusiaan! Ada spiritualitas sosial!

Bang As dicintai banyak orang. la layak dicintai karena ia memberikan diri dan hidupnya untuk mencintai dan untuk berjuang bagi siapa pun. Ketika jenazahnya disemayamkan di gedung Komnas HAM, sang saksi bisu perjuangannya, sekumpulan orang dari berbagai agama, gender dan etnik, pasti tanpa skenario, bernyanyi: “Telah gugur pah-lawanku….mati satu tumbuh seribu….!!!”

Semua yang hadir ikut bernyanyi. Tetapi, tiba-tiba lagu itu menjadi lagu ‘rohani’ yang memberi jawabansubyektif pada pertanyaan absurd saya di atas. Ada kelegaan spiritual yang membuat saya terharu! Di hadapan jenazahnya, saya berbisik: ‘Bang As, api perjuanganmu akan terus berkobar di hati setiap orang yang pernah merasakan keha-diran dan perjuanganmu.’

Saya berdoa:

“Tuhan, maafkan saya.

Engkau memang benar, adalah tidak adil menggantungkan perjuangan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia pada Bang As seorang.

Perjuang ini adalah perjuangan semua orang.

Ini juga adalah perjuangan saya.

Terima kasih telah menghadirkan Bang As di tengah bangsa ini.

Terima kasih telah memperkenalkan Bang As kepada saya.

Engkau yang telah memberi

Engkau yang mengambilnya. Terpujilah Engkau Tuhan”

-Albertus Patty

Disadur dar: http://www.facebook.com/ home.php#!/notes/alb ertus-patty/asmara-nababan-api-perjuangan-ham-demokrasi/451071766455 –

Asmara Nababan Tak Pernah Mati

Dikubur di mana tiran mendesaknya terbaring buruh dan luka mereka, Tapi tetap hidup dari derita mereka bersemillah harapan kembali

Jadi, janganlah berduka, juga bersedih, bahwa dunia meneruskan hidup mereka; Petuah dan pandagan yang mereka berikan membuat kuat tangan kita terus melawan.

Berapa punya nama, ketenaran, dan kehormatan terpelajar mereka dan bijak dan kuat; beberapa tanpa nama, miskin, terpinggir, lemah dalam segala kecuali derita dan kesalahan.

Nama dan tanpa nama semua hidup dalam kita; satu dan semua mereka menjadikan kita Setiap luka tak ada artinya, setiap duka untuk dilupakan.

(William Morris, ‘All for the cause”)

Untuk Bung Asmara Nababan, seorang pejuang istimewa

(2 September 1946 – 28 Oktober 2010)

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Asmara Nababn, SH adalah direktur eksekutif INFID (International NGO-Forum on Indonesian Development). Mutiara berbincang-bincang dengan Asmara, yang juga anggota Komnas HAM itu, di kawasan Puncak, Jawa Barat, Jumat (8/11) lalu. Berikut petikannya.

Sebetulnya, apa masalah yang dihadapi LSM terhadap Pemerintah?

LSM tidak dapat menerima akar masalahnya yang sudah bertahun-tahun. LSM tidak dapat menerima posisi baru dari Pemerintah bahwa LSM itu subjek dari undang-undang ormas, Undan-Undang No.8, 1985. Saya katakan baru karena pada periode (Mendagri) Rudini, setelah ada semacam saling pengertian. Artinya Depdagri menyadari tidak dapat melaksakan LSM tunduk kepada Undang-undang ormas, lalu mengambil cara dengan membukadialog secara teratur dengan LSM untuk membicarakan berbagai masalah.

Sampai dua tahun lalu,kabinet baru. Sebenarnya masih itu posisinya. Kemudian,justru muncul dari Depdagri, dengan adanya keinginan membuat Keppres LSM.Ini lahir karena UU No. 8 itu mereka sadaritidak bisa dikenakan kepada LSM. Ada gagasan dari mereka untuk membuat Keppres LSM. 

Itu kita tolak juga waktu itu, karena yang diatur adalah hak konstitusional. Keppres itu tidak sepadan untuk mengaturhal-hal yang bersifat hak-hak konstitusional. Keppres itu operasional. Hak konstitusional, kebebasan ber organisasi, berserikat, kalau mau diatur dengan undang-undang. Walau di kalangan LSM sendiri tidak sepakat ada UU tentang LSM, karena mengasumsikan UU sekarang sudah cukup menjadi rambu-rambudari LSM dalam melakukan kegiatannya. Kalau dipaksa juga, serahkanlah kode etik LSM.

Sebenarnya di mana keberatan LSM terhadap Keppres itu?

Pertama, bentuk Keppressendiri, lalu statusnya, kekuatan hukum Keppresitu sendiri. Keppres itu hanya untuk operasional. Padahal, yang diatur substansinya, tentang hak kebebasanberorganisasi. UU dong, kalau itu mau diatur.

Jadi bukan materinya?

Materinya juga banyak, tetapi itunya Kongaes) saja sudah jadi masalah, apala gi materinya. Pembinaan umpamanya. Pemerintah membina LSM. Konstruksi pembinaan, konstruksi yanga simetris. Yang mendmpatkan Pemerintah sebagaI superior, LSM inferior. Pemerintah pintar dan LSM bodoh. Pemerintahkuat, LSM lemah. Oleh karenaitu perlu dibina. Kalau konstruksinya tidak demikian, konstruksi kesetaraan,tidak adaistilah pembinaan. Saling membina, ayo. LSM membina Pemerintah, Pemerintah membina LSM. (Kalau) konstruksinya asimetris, kita tidak bisaterima. Tentang pernyataan Menko Polkam, memang dibahas,tetapi tidak menjadi agenda khusus, karena posisi hampir sama, tidak ada berubah. Semua tahu kita bukan ormas: Memang Dirjen (Dirjen Sospol, Depdagri) itu ‘kan mau membuat Interpretasi baru dengan mengutip pasal satu dari UU No. 8 Tahun 1985, yang mengatakan ormas adalah organisasi yang didirikan oleh warganegara Indonesia berdasarkan kesukarelaan dan seterusnya. Disitu, di pasal satu, tidak disebut adanya sistem keanggotaan. Tapi itu’kan interpretasi baru. Itu yang dibuat supaya bisa menjaring LSM. Kalau kita lihat penjelasannya, notulasi ketika proses ini didiskusikan di DPR, LSM tidak pernah dibayangkan masuk ke. ormas. Pramuka, koperasi, nggak masuk ke ormas. Yayasan nggak bisa masuk ke ormas. Yayasan diatur oleh Kitab UU Hukum Perdata Buku III.

Tampaknya, selama ini ada keinginan Pemerintah untuk melakukan pembersihan?

Apa pidananya? Dan memang beberapa LSM sedang dikejar. LBH umpamanya, dikejar soal pajak. Saking tidak ada lagi, pajak sekarang dikejar. Pajak apa? Yayasan’kan tidak punya usaha. Oke, pajak pegawai atau PBB. Tapi, kalau ada perorangan, aktivis, yang melakukan pelanggaran hukum, silakan dihukum Kalau institusinya melakukan pelanggaran hukum, ya silakan. Biar pengadilan yang memutuskannya Bukan Depdagri yang memutuskan.

Bagaimana dengan soal asas Pancasila itu?

Sejauh yang saya tahu, hampir semua LSM mencantumkan Pancasila sebagai asas. Yang soal ialah dana luar negeri. Memang, kalau ormas menerima dana dari luar negeri, harus seizin Pemerintah. Tetapi karena bukan ormas, aturan mana yang mau dipakai? Pasal mana dari Kitab UU Hukum Pidana yang melarang yayasan menerima bantuan dari luar negeri?

Bang Asmara bisa menduga Pemerintah ini maunya apa?

Ya,dari dulu juga sama saja sebenarnya. Tujuannya mengontrol, mengendalikan LSM.

Karena menganggap LSM sudah terlalu berat?

Nggak juga. Pemerintah punya penyakit kambuhan untuk memusuhi LSM. Tahun 1989 kambuh,1992 kambuh, 1994 kambuh. Tahun 1989, apa yang disebut dengan Insiden Brussel itu, ketika INFID masih bernama INGI, mengeluarkan statement keras mengenai (proyek waduk) Kedungombo. Saat itu LSM diamuk tidak patriotik, tidak nasionalis, : protes pembredelan Tempo dan DeTik, karena demokrasinya. Tiga area itu yang jadi concern NGO. Tapi justru karena itu Pemerintah melihat LSM sekarang berpolitik? Mereka katakan begitu. Langsung atau tidak langsung dia (LSM) menyentuh politik atau demokrasi. Tapi, apa yang tidak politik? Menanam padi ‘kan menjadi satu tindakan politik. Ketika Anda harus memilih menanamjenis IR ini atau bibit lokal, itu sudah politis.

Tapi, yang bisa dipastikan, seperti yang saya katakan nonpartisan, sebenarnya mau mengatakan kembali NGO tidak punya agenda politik, dalam pengertian mengumpulkan kekuatan, dan menggunakan kekuatanitu untuk mencapai tujuan. Jadi dia (LSM) tidak melihat machtsvormang (pembentukan kekuasaan) dan machts-ondervmding (penemua pengalaman) sebagai cara kerja dari NGO atau LSM untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak punya agenda pada tahun sekian, sekian orang sudah harus menjadi anggota DPRDtingkat II, DPRD tingkat I sekian orang, sekian orang DPR, sekian orang jadi bupati,jadi gubernur. (Itu) tidak ada. Tidak terpikirkan dan tidak akan dipikirkan. Sebab kalau sudah ke sana, sudah partai, sudah menjadi political movement (gerakan politik).

NGO di manapunjuga,itu socio-move “penjual bangsa, wright or wrong – my country, itu kita bilang dalam arti, ya, tidak berani juga lawan Pemerintah. Tapi, di pers wrong – my country, tapi wright is wright, wrong is wrong. Tahun 1992 kambuh: lagi ketika pembubaran IGGI. Rudinibilang, IGGI sudah bubar, kalian juga bubar sajalah”. Tahun1994, (soal Keppres).

Apa soal itu yangmembuat Pak Ginanjar (Kartasasmita) marah?

Itu juga. Setelah didialogkan, menjadi terkejut sendiri. Dan Ga): sebenarnya menjanjikan, “Saya akan membaca mempelajari itu, dan nanti kita ‘akandialog’.-Sudah satu tahun tidak adadialog.Ini, dapat separo informasi – half truth, langsung masuk ke pers.

‘Pak Ginanjar,ini studi yang kita buat, antara ELSAM dan Lawyer Committee for Human Right di New York, mengenaihak asasi manusia dari pembangunan Indonesia. Ini hasil studi, silakan pelajari’. Kalau salah, bikin dong mananya yang salah.— Datanyakah,analisisnya, metodologinya, atau kesimpulannya? ‘Oya, nanti, saya pelajari’, jawabnya. Tapi adadialog, bisa menjernihkan. Sekarang, kalau Pemerintah tidak minta dialog, ya. mau diapain?

Menurut Bang Asmara ada kesatuan sikap di antara LSM?

Ya, paling tidak pada sikap beberapa LSM. Artinya, posisi yang selama ini diusahakan nonpartisan,tidak mau berpindah kepada kelompok, berpihak kepadasatu partai. Justru komitmen kita padanilai-nilai demokrasi, bukan commutted untuk mendukung PDI, umpama nya, karena dia partai demokrasi.

Kalau memang karena memperjuangkan demokrasi, kita akan sejajar dengan LSM. Kalau Pemerintah memperjuangkan demokrasi,tidak akan sejajar dengan LSM. Dia akan berseberangan kalau memang tidak mengembangkan demokrasi perilaku, tindakan, policy-nya anti-demokrasi, otomatis berseberangan dengan LSM.

Ada tiga area utama kepedulian LSM, demokrasi, keadilan, dan sustaimable-(berkesinambungan). Kita protes soal hutan karena prinsip kesinambungan. Kita solider dengan penduduk-penduduk yang tergusur, karena keadilannya. Kita protes pembredelan Tempo dan DeTik, karena emokrasinya. Tiga area itu yang jadi concern NGO.

Tapi justru karena itu Pemerintah melihat LSM sekarang berpolitik?

Mereka katakan begitu. Langsung atau tidak langsung dia (LSM) menyentuh politik atau demokrasi. Tapi, apa yang tidak politik? Menanam padi ‘kan menjadi satu tindakan politik. Ketika Anda harus memilih menanam jenis IR ini atau bibit lokal, itu sudah politis. Tapi, yang bisa dipastikan, seperti yang saya katakan nonpartisan, sebenarnya mau mengatakan kembali NGO tidak punya agendapolitik, dalam pengertian mengumpulkan kekuatan, dan menggunakan kekuatanitu untuk mencapai tujuan. Jadi dia (LSM) tidak melihat machtsvormang (pembentukan kekuasaan) dan  machts-ondervmding (penemuan- pengalaman) sebagai cara kerja dari NGO atau LSM untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak punya agenda pada tahun sekian, sekian orang sudah harus menjadi anggota DPRDtingkat II, DPRD tingkat I sekian orang, sekian orang DPR, sekian orang jadi bupati,jadi gubernur. (Itu) tidak ada. Tidak terpikirkan dan tidak akan dipikirkan. Sebab kalau sudah ke sana, sudah partai, sudah menjadi political movement (gerakan politik). NGO di manapunjuga,itu socio-movement: bukan political movement. Tetapi gerakan sosial, yang mempunyai impact (dampak) politik, ya. Kalau gerakan politik, dia harus menyusun kekuatan, menggunakan kekuatan. Untuk merebut kekuasaan selanjutnya, menggunakan kekuasaanitu.

Jadi sebenarnya Pemerintah tidak beralasan kalau melihat itu?

Tidak beralasan. Persoalannya, kapan kita bisa menjelaskan (hal) itu kalau tidak ada dialog. Kalau pintu-pintu dialog ditutup, pintu komunikasi ditutup. Yang timbul adalah kecurigaan. Arogansi kekuasaan. Seperti yang dikatakan Wahono(ketua DPR-MPR/RI). Seorang menteri mengatakan buat apa dialog dengan LSM.Itu ‘kan arogansi kekuasaan. Memang Pemerintah(itu) siapa? ‘Kan abdi masyarakat.

Selama ini ada berapa menteri yang mau berdialog?

Beberapa menteri seperti Bappenas, Ginanjar Kartasasmita, lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup. Tapi, Depdagri sebagai pembina politik itu, pada periode Rudini, yang memang menyadari itu. Kita nggak pernah mendapat kesepakatan dalam pertamuan-pertamuan dengan Rudini. Tapoi, paling tidak kita mengerti Pemerintah marah, Pemerintah mengerti kenapa kita mengatakan begitu. Dialog yang biasanya tertuutp dengan demikian jadi terbuka. Posisi kita sekarang berada pada situasi yang tidak konstruktif.

Tentang keharusan mendaftar di Depdagri?

Pemerintah, satu atau dua, apa lima? Dengan saya membentuk yayasan atau perkumpulan, saya sudah harus mendaftarkan diri ke pengadilan negeri untuk disahkan oleh Departemen Kehakiman. Kalau Depdagri ingin tahu anggaran dasar, ya minta saja, ‘kan arsipnya ada di. sana. Kita mendaftar. Bikin yayasan harus mendaftar, baru diakui sebagai badan hukum.  

Mungkin banyak kepentingan Pemerintah yang merasa terganggu?

Ya. Saya pikirya juga. Umpamanya dalam satu pertemuan dengan Bappenas. Bappenas itu mengeluh ni da LSM, mengatakan mereka sudah tiga tahun mencari pinjaman untuk membangun Dam Jatigede, tapi tidak ada yang mau kasih pinjam. Bank Dunia nggak mau, ADB (Asian Development Bank, Bank PembangunanAsia) nggak mau. Ke manacari duit?

‘Ayo dong NGO, marikita diskusi. Bantu juga dong Pemerintah’, katanya. ‘Tujuan kalian “kan bukan anti-dam. Yang kalian perjuangkan, supaya rakyat lokal dan lingkungan dilindungi kepentingannya. Tujuan kita sama, mari diskusi. Supaya dam itu, supaya kompensasi rakyat yangharus digusur. cukup baik’.

Waktu itu NGO mengatakan kepada Ginanjar, ‘Pak, sebelum kerja sama, mencari (dana) itu, mempromosikan supaya Bank Dunia mau membantu, ayo dievaluasi dulu semua dam yang dibangun dari Pelita I – V. Dam besar yang dibangun selama ini hasilnya bagaimana? Berapa cost, berapa benefit. Lebih besar benefit atau cost-nya? Ekonomi? Sosial? Politis?

Sesudah evaluasi, baru kita berangkat dari evaluasi. Tapi kita minta evaluasi independe. Bukan Pemerintah. ‘Wah, boleh juga nih. Nanti kita pertimbangkan lah’. Tapi habis begitu saja. Kita mengatakan sepositif itu. Kita bukan anti-dam besar. Harus evaluasi, sudah berapa juta dolar yang dibayarkan kepada rakyat yang kita pinjam dari Bank Dunia? Jangan-jangan lebih dari satu miliar, yang dibangun kepada dari Pelita I sampai sekarang. Ayo kita hitung. Kalau memang besar daripada cost, ya kita juga pergi ke World Bank.

Sekarang, Bank Dunia berdasarkan pengalaman Kedungombo, sangat nggak mau sekali kalau Pemerintah Indonesia pinjam buat bangun dam di Jatigede. Kedungombo ‘babak belur’ lagi. Sampai sekarang kedungombo itu adalah referensi dari banyak pertemuan di dunia, sebagai satu contoh kegagalan Bank Dunia. Sampai sekarang rakyat Kedungombo belum dapat kompensasi. Maka macetlah Jatigede. Kita juga tahu macetnya itu dari Bappenas. ‘Sudah tiga tahun ini kami cari, tidak ada yang mau kasih’, katanya.

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Dalam suratnya, Pastor Dewanto pernah berpesan, “Kalau ada orang tanya, teman, atau siapa saja mengenaidiriku, ya jawabsaja, saya masih hidup, he… he… he…”

PAGI itu, Kamis-(9/9) tele pon di rumah Lucia Rahayu Soeharno (65) berdering Lucia segera mengangkat-nya. Ternyata telepon itu dari Rumah Sakit Panti Rapih, yYogyakarta. “Bagaimana kabar Romo Dewanto?” tanya suara dari telepon itu. ”Masih di Suai,” jawab perempuan yang pagi itu sedang membereskan rumahnya. “Bukan, kabar

terakhirnya,” tanya orangitu lagi..Lucia ‘ terkesiap dan balik bertanya, “Lho, ada apa dengan anak saya?” Dari seberangtidak terdengarsuara dan telepon pun ditutup.

Perempuan yangkini tinggal sendirian di rumah sederhana di Jalan Manggis 28 C, Gelangan, Magelang ini bingung. Telepon yang baru diterimanya itu membuat dirinya waswas. Puteranya, Pastor Tarcisius Dewanto SJ, memangbertugas di Suai, Timor Timur. Sejak keberangkatannya ke sana (13/8), puteranya itu belum berkirim kabar. Namun, saat akan berangkat, Anto — panggilan akrab Pastor Dewanto — sempatberkata, “Ibu tidak perlu khawatir. Di Timor Timur, peluru nyasar itu biasa. Saya kan kebal peluru.”

Penasaran akan kabar puteranya, Luciasegera menelepon Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang. Bruder Y.P. Sunari SJ yang menerimaberkata, “Ibu jangan panik. Nanti Romo Provinsial yang akan memberi kabar.” Siangnya, seorang wartawan datang ke rumahnya, juga menanyakan hal yang sama. Lucia bertambahpanik. Ja semakintidak dapat menahan perasaannya. ”Saya ,menjerit-jerit. Tapi, saya tidak colaps. Bahkan waktu Bapak (suaminya) wafat, saya lebih mbengok tenanan (menjerit lebih keras),” ujar perempuan yang ditinggal wafat suaminya tahun 1992 ini.

Akhirnya, Provinsial Serikat Yesus (SJ) datang dan memberi kabar bahwa Pastor

Dewanto tewas tertembak di Suai. Lucia terdiam sejenak. Kemudian dengan suara bergetar ia berkata, “Dalem rilo yen Dewanto dipunkersakaken Gusti kados makaten. (Saya rela jika memang Dewanto dikehendaki Tuhanseperti itu). Meskipun rasanya tangan saya seperti dipothel (diputus), seperti kiamat. Soalnya, Anto itu kebanggaan kami sekeluarga”.

Kuno

Pastor Dewanto adalah bungsu dari tiga bersaudara. Ia lahir di Magelang, 18 Mei 1965..Dewanto sangat bangga dengan tanggal lahirnya itu. “Tanggal lahir saya sama lho dengan tanggal lahir Paus Yohanes Paulus II dan penyanyi dangdut Iis Dahlia,” tuturnya kepada teman-temannyra.

Ayahnya, Stefanus Soeharno (Alm.) adalah seorang jaksa, pensiun tahun 1987 dan meninggal tahun 1992. Kakaknya yang per- En Je : tama, Bernadette Mahareni Pratiwi kini tinggal di Ciledug, Tangerang beserta suami dan dua anak. Kakaknya yanglain, Blasius Ari Wasisto kini tinggal di Wonosobo beserta istri dan seorang anak.

Menurut Lucia, sebagai anak bungsu, Anto tidak manja. Ia tekun dalam mengerjakan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas Putera Altar. Selama menjadi Putera Altar sejak kelas 2 SD, Anto selalu mau menggantikan tugas temannya yang berhalangan. Karenaketekunannya, ia sempat dipercaya “menjadi Ketua Putera Altar Paroki Santo Ignatius, Magelang selama beberapatahun. Anto bukan anak yang rewel. la juga tidak suka pilih-pilih. Menurut Lucia, Anto mau memakai pakaian lungsuran (bekas) bapaknya. Padahal baju itu modelnya kuno. Sementara teman-temannya mengenakan: jeans, Anto bertahan dengan celana kain biasa yang modelnya sudahtidak up to date lagi dan formil. Perkara makanan pun, ia suka yang tradisional. Sementara temari-temannya ribut soal Mc Donald atau Dunkin Donuts, ia malah sibuk mencari tiwul atau makanan tradisional lainnya. “Istilahnya: kalau kami radio FM swasta, Dewanto itu Bersahaja


Keluarga St. Soeharno di halaman Pastoran Mertoyudan tahun 1976, Dewanto (tengah)

0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts