Pengantar

1.1.   Proses demokrasi di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto sudah melampaui satu generasi (20 tahun). Suatu prestasi yang, meskipun jauh dari sempurna, patut diapresiasi oleh bangsa Indonesia sekaligus dilihat kembali untuk memantapkan langkah menuju 100 tahun Republik Indonesia (2045)

1.2.   Gambaran umum dan singkatnya, Indonesia memang diakui secara luas sebagai ‘bangsa demokratis’ terbesar ketiga, dengan status sebagai negara dengan pendapatan menengah – pun demikian konsolidasi proses demokrasi di Indonesia masih terus terjadi. Demokrasi prosedural berjalan cukup baik – namun pemimpin-pemimpin politik yang terpilih masih kurang akuntabel dalam mengupayakan hak-hak dasar rakyat, praktek korupsi terlihat dimana-mana; partisipasi politik masyarakat sipil semakin menguat namun fragmentasi di dalamnya juga terus terjadi. Kebebasan beragama dan berkeyakinan terus menghadapai tantangan yang besar.

1.3.   Berdampingan dengan keadaan ini berlangsung desentralisasi yang tidak saja menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan (intended consequences) seperti munculnya pemimpin-pemimpin lokal bahkan dalam kancah politik nasional, juga menciptakan ketimpangan antar wilayah maupun relasi yang tidak stabil antara otoritas pusat dan daerah, dan meluasnya korupsi

1.4.   28 Oktober 2020 tepat sembilan puluh dua tahun lalu bangsa Indonesia yang diwakili kaum muda dari beragam asal usul, kepercayaan / agama, suku, kebudayaan bersatu dalam mereka-bayangkan Indonesia, sebagai Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Sumpah Pemuda 1928 ini menjadi salah satu batu fondasi terbentuknya bangsa Indonesia.  Akhir-akhir ini gagasan mengenai Indonesia ini terus dihantam dan hendak digerus oleh sejumlah kekuatan.

 1.5.     Bertepatan dengan tanggal itu, 10 tahun wafatnya Asmara Nababan. Asmara Nababan adalah salah satu figur penting dalam peta gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sejak mahasiswa di awal 1970-an ia telah ikut dalam berbagai gerakan yang memperjuangkan demokrasi termasuk perang melawan korupsi – sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 1980-an ia aktif di KSPPM, kemudian di Infid dan pada masa-masa penting proses menjelang kejatuhan rezim Soeharto ia menjadi anggota Komnas HAM – ketika sebagian besar tokoh masyarakat sipil masih ‘emoh’ berada di dalamnya – dan ia memainkan sejumlah peran penting.

1.6.     Dalam pemetaan Ornop di Indonesia, Asmara Nababan juga adalah tokoh kunci di belakang sejumlah organisasi yang dikenal berada di garda depan gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti KontraS, Elsam, dan Demos, dan sejumlah organisasi lainnya. Selama di berbagai organisasi non pemerintah ini pula berbagai pikiran, sikap, dan gerakan telah ia inisiasi.

1.7.     Perannya tidak lepas dari sejumlah karakter yang ia miliki seperti sikap menjadi ‘manusia Merdeka’, Jujur, kesederhanaan, konsistensi dan berpihak pada rakyat – terutama pada gerakan kritis dan Gerakan rakyat. Ia memiliki pengalaman panjang di akar rumput yang terus mengilhami berbagai gerakan sosial. Dalam membangun gerakan sosial ia senantiasa mendasarkan pada sikap non-violence dan terus memberdaya komunitas-komunitas akar rumput.

1.8.     Dalam rangka memperingati 10 tahun kepergian Asmara Nababan yang bakal jatuh pada hari 28 Oktober 2020 dan Hari HAM ke 72, sejumlah lembaga dengan dukungan pihak keluarga berniat mengadakan peringatan secara sederhana, pada Hari HAM Dunia tanggal 10 Desember 2020. 

1.9      Dalam acara ini diharapkan berangkat dari sosok Asmara Nababan dan realitas HAM dan demokrasi di Indonesia saat ini kita dapat merenungkan tentang capaian dan tantangan bangsa ini di masa lalu dan langkah yang perlu dilakukan oleh tiap generasi untuk mempertahankan dan mewujudkan secara lebih nyata gagasan-gagasan ideal yang telah dibangun bersama agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang bersatu, berperikemanusiaan, beradab, dan sejahtera; bangsa yang Berketuhanan bukan hanya dalam statusnya, tapi dalam esensinya.

Susunan Acara 

(to be confirmed)

Cara Mendaftar

(to be confirmed)